Jalan Provinsi di Fadoro Putus Total, Warga Khawatir Distribusi Logistik Terganggu (Analisadaily/Peringatan Gulo)
Analisadaily.com. Nias Barat – Terputusnya akses jalan bukan sekadar menghambat perjalanan, tetapi juga mengancam kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi inilah yang kini terjadi di ruas jalan Provinsi Sumatera Utara Hilimbuasi–Mandrehe, tepatnya di Desa Fadoro, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat.
Kerusakan pada badan jalan tersebut menyebabkan akses transportasi masyarakat benar-benar terputus. Kendaraan tidak dapat melintas, sementara mobilitas warga yang bergantung pada jalur tersebut ikut terganggu.
Berdasarkan pantauan wartawan pada Senin (16/11/2026) sore, kondisi jalan yang terputus itu membutuhkan perhatian serius dan penanganan segera dari pemerintah provinsi melalui instansi teknis terkait.
Dampaknya pun dikhawatirkan meluas. Selain menghambat aktivitas masyarakat, terputusnya jalur tersebut berpotensi mengganggu mobilisasi barang, distribusi logistik, hingga pasokan kebutuhan pokok ke wilayah sekitar.
Melihat kondisi tersebut, Ama Putra Gulo, salah seorang warga yang melintas menggunakan sepeda motor, meminta UPTD BMBKCK yang berkedudukan di Gunungsitoli segera turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi jalan.
" Dimohon pihak UPTD BMBKCK yang ada di Gunungsitoli turun ke lapangan. Akses masyarakat terputus dan aksesibilitas terganggu. Arus logistik dan bahan-bahan pokok tidak bisa dimobilisasi," harapnya.
Ia berharap pemerintah tidak menunda penanganan, mengingat ruas jalan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi aktivitas masyarakat.
Warga juga mengharapkan adanya langkah penanganan darurat sembari menunggu perbaikan secara permanen, sehingga akses transportasi dapat kembali difungsikan dan dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat tidak semakin meluas.
Kini, perhatian tertuju kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya UPTD BMBKCK di Gunungsitoli, yang memiliki kewenangan menangani jalan tersebut.
Terputusnya jalan provinsi tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Karena itu, penanganan tidak seharusnya berlarut-larut, mengingat akses tersebut merupakan jalur penting bagi kehidupan masyarakat setempat.
(PG)(WITA)