UHC Medan Tembus 100,25 Persen, Pemko Anggarkan Hampir Rp300 Miliar

UHC Medan Tembus 100,25 Persen, Pemko Anggarkan Hampir Rp300 Miliar
UHC Medan Tembus 100,25 Persen, Pemko Anggarkan Hampir Rp300 Miliar (Analisadaily/zulnaidi)

Analisadaily.com, Medan – Pemerintah Kota Medan mengalokasikan anggaran hampir Rp300 miliar pada 2026 untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC). Hingga November 2026, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Medan mencapai 100,25 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 83,50 persen.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemko Medan memperluas perlindungan kesehatan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala biaya, termasuk warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan maupun peserta yang kepesertaannya tidak aktif.
Pic UHC Dinkes medan

PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinas Kesehatan Kota Medan, Salmon, mengatakan, program UHC yang dimulai sejak 1 Desember 2022 merupakan perubahan pendekatan pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan. Perlindungan tidak lagi hanya diarahkan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, tetapi diperluas kepada seluruh penduduk yang memenuhi persyaratan.

"Harapan kita tidak ada lagi penduduk yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena tidak punya uang," ujarnya dalam kegiatan program prioritas Dinas Kesehatan Medan, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan data November 2026, jumlah penduduk Medan mencapai 2.568.156 jiwa, sedangkan peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar sekitar 2.578.561 orang. Angka cakupan yang melampaui 100 persen tersebut juga dipengaruhi penduduk luar daerah yang bekerja atau memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama di Medan.

Salmon menjelaskan, persyaratan UHC periode 2025–2026 meliputi cakupan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan minimal 80 persen. Dengan capaian tersebut, Medan telah memenuhi kedua indikator.

Ia menegaskan, angka UHC merupakan akumulasi seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebanyak 778.967 peserta atau sekitar 30 persen ditanggung pemerintah pusat melalui APBN, sedangkan sekitar 545.190 peserta atau 21 persen dijamin melalui program Medan Bertuah. Selebihnya berasal dari kepesertaan yang ditanggung pemerintah provinsi, pekerja penerima upah, peserta mandiri dan kelompok lainnya.

Seiring perluasan perlindungan, anggaran yang dibutuhkan Pemko Medan juga meningkat. Pada 2022, pembiayaan UHC sekitar Rp96 miliar, sedangkan pada 2026 telah mendekati Rp300 miliar.

Peningkatan tersebut merupakan konsekuensi sistem jaminan kesehatan yang menganut prinsip gotong royong. Pemerintah tetap membayarkan iuran peserta meskipun yang bersangkutan belum pernah menggunakan pelayanan kesehatan.

"BPJS ini sistemnya sosial. Sepanjang kita membantu orang yang sehat untuk menolong orang yang sakit, itu memang prinsipnya," jelas Salmon.

Sejak program dilaksanakan hingga 2 September 2026, tercatat 75.435 pelayanan kesehatan telah diberikan, terdiri dari 21.684 pelayanan melalui mekanisme puskesmas dengan indikasi rujukan dan 53.751 pelayanan melalui instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit. Sementara peserta yang telah didaftarkan melalui pembiayaan Pemko Medan mencapai sekitar 216.854 orang.

Jangkauan pelayanan juga semakin luas. Sebanyak 85 rumah sakit di luar Kota Medan telah melayani warga Medan melalui skema UHC, termasuk di Jakarta, Tangerang, Bogor hingga Surabaya.

Untuk mempercepat penanganan pasien, Dinas Kesehatan membentuk koordinasi Fast Response yang melibatkan BPJS Kesehatan, rumah sakit, Dinas Sosial, Disdukcapil dan puskesmas. Koordinasi ini dilakukan selama 24 jam guna membantu mengatasi persoalan kepesertaan dan administrasi pasien.

Salmon menjelaskan, masyarakat yang ingin memanfaatkan UHC harus memiliki KTP berdomisili Kota Medan dan telah menjadi penduduk setempat minimal tiga bulan. Pelayanan non-darurat dimulai dari puskesmas, sedangkan pasien dalam kondisi gawat darurat dapat langsung mendatangi IGD rumah sakit.

Pelayanan UHC melalui KTP diberikan untuk kelas III sesuai ketentuan. Sementara itu, persoalan administrasi seperti NIK ganda, data kartu keluarga yang belum diperbarui dan identitas anak yang belum tercatat masih menjadi kendala yang perlu segera diselesaikan masyarakat.

Bagi warga tanpa identitas kependudukan, Dinas Kesehatan juga menyiapkan mekanisme pelayanan khusus melalui tiga rumah sakit, yakni RSUD H Bachtiar Djafar, RSUD dr Pirngadi Medan dan UPTD RSJ Prof Ildrem. Penanganannya dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah asal pasien apabila identitas dan domisilinya dapat diketahui.

Salmon berharap masyarakat turut memahami prosedur pelayanan serta segera memperbarui dokumen kependudukan agar tidak mengalami hambatan ketika membutuhkan pengobatan.

Menurutnya, keberhasilan UHC bukan sekadar angka kepesertaan yang melampaui jumlah penduduk, melainkan kemampuan pemerintah memastikan setiap warga memperoleh pertolongan kesehatan saat dibutuhkan.

"Ini bagian dari pelayanan kita. Kita harus melayani dengan hati. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat," pungkasnya.
(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi