Salman Alfarisi : Warga Masih Keluhkan Soal Pelaksanaan UHC (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan,-Pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara dinilai masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Temuan tersebut diperoleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, dari berbagai aduan masyarakat saat pelaksanaan Reses III Tahun Sidang II yang dilaksanakan, Senin (18/05/2026).
Salah seorang warga, Syamsul Bahri, di antara peserta reses menyampaikan pengalamannya saat membawa anggota keluarganya yang sakit ke rumah sakit. Ia mengaku keluarganya sempat menunggu cukup lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD), namun akhirnya tetap tidak mendapatkan ruang rawat inap karena kamar penuh.
“Kami sudah menunggu lama di IGD, tapi tetap tidak dapat kamar. Akhirnya kami diminta mencari rumah sakit lain sendiri,” ungkap Syamsul.
Aduan lain juga datang dari seorang warga bernama Nurhayati yang mengaku mengalami kesulitan mendapatkan layanan BPJS saat membawa suaminya berobat ke rumah sakit. Ia mengatakan suaminya baru memasuki masa pensiun sehingga status kepesertaan BPJS-nya belum aktif kembali.
“Karena BPJS suami saya belum aktif setelah pensiun, kami diminta menjadi pasien umum non BPJS. Padahal kondisi suami waktu itu sedang sakit dan kami berharap bisa langsung mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H.Salman Alfarisi, Lc,MA menyampaikan persoalan administrasi kepesertaan seperti ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh layanan kesehatan hanya karena kendala teknis dan status administrasi.
“Masyarakat kan tahunya jika tidak bisa dirawat di RS, apapun alasannya berarti ditolak oleh rumah sakit. Kendala kekurangan kamar juga hingga hari ini masih terus terjadi,” ujar Salman.
Menurutnya, persoalan ini menunjukkan bahwa implementasi UHC belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan fasilitas layanan kesehatan, khususnya ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit rujukan.
Selain persoalan keterbatasan kamar, Salman juga menyoroti masih buruknya sistem administrasi dan rujukan antar rumah sakit. Ia menilai pasien yang tidak tertampung di satu rumah sakit seharusnya tidak dibebani untuk mencari sendiri rumah sakit lain yang masih memiliki kamar tersedia.
“Seharusnya, urusan rujukan RS tidak dibebankan kepada pasien, kan ada sistem rujukan. Sistem rujukan ini harus diperbaiki sedemikian rupa, sehingga pasien yang tak tertampung bisa segera tertangani di RS lain dan tidak dibiarkan tanpa kejelasan,” tegasnya.
Salman berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UHC di Sumut, agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan manusiawi.
(NAI/NAI)
