LSM GP Dorong Poktan Rimueng Jaya Tempuh Jalur Hukum (Analisadaily/Sudirman)
Analisadaily.com, Langsa - Lembaga Swadaya Masyarakat Gadjah Puteh (LSM GP) menyikapi polemik tudingan penyerobotan lahan di Gampong Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro. LSM GP mendorong Kelompok Tani (Poktan) Rimueng Jaya menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Seharusnya pihak Kelompok Tani Rimueng Jaya jangan hanya mengklaim lahan tersebut milik masyarakat dan menuding PTPN IV Regional VI menyerobotnya. Namun, buktikan melalui legalitas hukum di persidangan sehingga nantinya terlihat jelas kebenaran kepemilikan lahan tersebut," ujar Direktur Eksekusi LSM GP, Sayed Zahirsyah Almahdaly, saat berbincang dengan Analisadaily.com, Kamis (19/11/2026).
Dijelaskannya, berdasarkan dokumen yang diterima LSM GP, terdapat Berita Acara Rapat Penyelesaian Sengketa Tanah antara PTPN I dan Alhamda tertanggal 16 November 2015.
Dalam dokumen tersebut, pada poin pertama disebutkan bahwa bukti kepemilikan yang ditunjukkan Alhamda saat itu dinilai belum mencukupi sebagai alas hak atau bukti kepemilikan tanah.
Sementara itu, pada poin kedua disebutkan bahwa lahan yang diklaim Alhamda masih berada dalam kawasan HGU PTPN I Nomor 123 Tahun 1999. Hal tersebut berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kota Langsa Nomor 354/11.18.200/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015.
"Jadi, kami menilai ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan. Pada poin ketiga berita acara tersebut secara tegas memberikan kesempatan kepada Alhamda untuk melengkapi bukti-bukti kepemilikan tanah yang diklaimnya," katanya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin mendahului proses hukum ataupun menyimpulkan siapa yang benar dan salah sebelum seluruh bukti diperiksa secara sah.
"Namun, apabila nantinya dapat dibuktikan bahwa terdapat hak masyarakat yang dirampas, dikuasai secara melawan hukum, atau dirugikan oleh tindakan pihak tertentu, aparat penegak hukum harus mengambil langkah sesuai ketentuan perundang-undangan," ujarnya.
Menurut Sayed, menggiring opini dengan melontarkan tudingan tanpa pembuktian bukanlah langkah yang tepat. Sebagai negara hukum, setiap persoalan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum agar kepemilikan lahan dapat dibuktikan secara sah.
Ia juga menilai desakan melalui pemberitaan maupun media sosial tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena itu, pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut sebaiknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) untuk mendapatkan kepastian hukum.
"Bila yakin ada penyerobotan, bahkan perbuatan melawan hukum oleh PTPN IV Regional VI, silakan gugat saja. Dengan begitu, akan jelas melalui proses persidangan siapa pemilik sah lahan tersebut," katanya.
Menurutnya, saat ini klaim kepemilikan lahan tersebut telah disebarluaskan ke berbagai pihak sehingga publik seolah-olah diarahkan untuk meyakini bahwa lahan itu milik kelompok tani. Padahal, status hukumnya belum diuji melalui proses peradilan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sayed menambahkan, apabila Alhamda dan Poktan Rimueng Jaya memiliki dokumen kepemilikan atas lahan tersebut, sebaiknya segera mengajukan gugatan ke pengadilan daripada menggiring opini di ruang publik.
Ia juga meminta Kantor Pertanahan Kota Langsa dan instansi terkait bersikap profesional dengan membuka ruang pemeriksaan terhadap dokumen HGU PTPN I Nomor 123 Tahun 1999. Pemeriksaan tersebut mencakup peta bidang, data koordinat, batas-batas lahan, serta riwayat penerbitan hak atas tanah.
Selain itu, Poktan Rimueng Jaya diharapkan tidak mengambil tindakan sepihak, melainkan memperjuangkan haknya melalui gugatan perdata, pengaduan kepada instansi pertanahan, maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bijaksana dengan berlandaskan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tatanan hukum tetap terjaga. (DIR/WITA)











