Yahdi Khoir Harahap Kutuk Penyebar Hoaks terhadap Zulhas: Fitnah Keji, Jangan Ganggu Kerja Nyata (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara, Ir Yahdi Khoir Harahap MBA, mengutuk keras penyebaran berita bohong atau hoaks yang menyerang Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
Yahdi menilai, penyebaran informasi fitnah yang tidak didukung fakta merupakan perbuatan keji dan tidak bertanggung jawab. Apalagi, narasi tersebut berpotensi merusak reputasi seseorang sekaligus mengaburkan kerja nyata pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
"Perbuatan menyebarkan fitnah dan hoaks sangat kita kutuk. Jangan sampai informasi yang tidak benar sengaja dibangun untuk menjatuhkan seseorang, sementara yang bersangkutan sedang bekerja keras menjalankan amanah negara," tegas Yahdi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai itu mengatakan, selama ini Zulkifli Hasan menunjukkan keseriusan dan kerja keras dalam mendukung serta menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan nasional.
Menurut Yahdi, publik seharusnya menilai seorang pejabat berdasarkan kinerja dan hasil kerjanya, bukan terpengaruh informasi simpang siur yang belum terbukti kebenarannya.
Ia mencontohkan, berbagai langkah penguatan ketahanan pangan terus dilakukan Zulkifli Hasan, mulai dari mendorong swasembada delapan komoditas pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, hingga menyederhanakan regulasi pupuk agar lebih mudah diakses petani.
Selain itu, penguatan produksi dan distribusi pangan juga menjadi bagian penting dari upaya membangun kemandirian pangan nasional.
"Di tengah berbagai isu yang beredar, kita harus melihat fakta dan kerja nyata. Ada upaya serius membangun swasembada pangan, meningkatkan Nilai Tukar Petani, serta memperkuat produksi dan distribusi pangan. Ini pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan semua pihak," ujar Wakil Ketua DPW PAN Sumut ini.
Yahdi menegaskan, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara objektif, berdasarkan data dan fakta, bukan melalui fitnah maupun penyebaran informasi palsu.
Ia mengajak masyarakat lebih bijak menerima dan menyebarkan informasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum jelas kebenarannya.
"Berbeda pendapat itu boleh, mengkritik juga boleh. Tetapi jangan memfitnah dan menyebarkan hoaks. Mari kedepankan etika, fakta dan adu gagasan. Jangan sampai energi bangsa habis untuk saling menjatuhkan, sementara rakyat membutuhkan kerja nyata," pungkasnya.











