PAN: Keadilan Hukum Jangan Hanya Milik Orang Berduit, Masyarakat Miskin Harus Didampingi (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Keadilan hukum tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar. Masyarakat miskin juga berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum yang setara ketika berhadapan dengan persoalan hukum maupun kekuasaan.
Prinsip disampaikan Ketua Fraksi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara Ir Yahdi Khoir Harahap MBA dalam menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin pada sidang paripurna DPRD Sumut, Rabu (18/11/2026).
Fraksi PAN menilai, perubahan peraturan daerah tersebut harus menjadi momentum memperluas akses keadilan, bukan sekadar menghasilkan regulasi administratif. Bantuan hukum harus benar-benar hadir menjangkau masyarakat hingga pelosok desa dan kelurahan.
Fraksi PAN yang disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak masyarakat, bukan sekadar program atau belas kasihan pemerintah.
PAN menyoroti masih banyak masyarakat kecil yang menghadapi persoalan hukum tanpa pendampingan memadai. Bahkan, terdapat warga yang terancam kehilangan tanah dan rumah tanpa memahami prosedur hukum maupun memiliki akses terhadap bantuan hukum.
Karena itu, PAN mendorong pemerataan layanan bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum (OBH), penyediaan informasi yang terbuka, mekanisme pengaduan yang jelas, serta pelayanan yang mudah dijangkau.
PAN juga menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Perdamaian harus didasarkan pada persetujuan sukarela korban dan pelaku, serta tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, keterlibatan paralegal dinilai penting untuk memperluas jangkauan bantuan hukum. Namun, paralegal harus menjadi penguat, bukan pengganti advokat, terutama dalam pendampingan pada tahap penyidikan yang menentukan nasib seseorang.
Dalam pandangannya, PAN turut meminta agar persyaratan administratif tidak menghalangi masyarakat miskin memperoleh bantuan hukum. Data sosial ekonomi harus menjadi dasar verifikasi, tetapi warga yang secara nyata membutuhkan bantuan tidak boleh ditolak hanya karena belum tercatat atau datanya belum diperbarui.
Persoalan pemerataan layanan juga menjadi perhatian. Dengan 51 OBH terakreditasi yang belum tersebar merata di 33 kabupaten/kota, pemerintah provinsi diminta memetakan wilayah yang belum terjangkau, termasuk kawasan kepulauan dan daerah terpencil.
PAN juga mengingatkan pentingnya kepastian anggaran agar pendampingan hukum tidak terhenti hanya karena pergantian tahun anggaran. Pengawasan, standar pelayanan, kerahasiaan penerima bantuan, serta sanksi terhadap pelanggaran harus diatur secara jelas.
Fraksi PAN turut mendorong penguatan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) dengan landasan hukum, target, indikator keberhasilan, evaluasi, dan pelaporan yang transparan.
Yahdi menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan bantuan hukum tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau paralegal yang dibentuk, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
PAN mendukung Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan memperhatikan penyempurnaan norma, kesiapan pelaksanaan, kecukupan anggaran, keberlanjutan pendampingan, dan pengawasan efektif.
“Hukum yang baik adalah hukum yang membuat rakyat kecil merasa tidak sendirian ketika berhadapan dengan kekuasaan. Ketika masyarakat miskin berhadapan dengan hukum, negara harus hadir dan memastikan setiap warga memperoleh perlindungan yang setara,” tegas Yahdi.
(NAI/NAI)











