Pansus Aset DPRD Sumut Ungkap 772 Persil Tanah Belum Bersertifikat, Aset Rp36,49 Triliun Terancam Bermasalah

Pansus Aset DPRD Sumut Ungkap 772 Persil Tanah Belum Bersertifikat, Aset Rp36,49 Triliun Terancam Bermasalah
Pansus Aset DPRD Sumut Ungkap 772 Persil Tanah Belum Bersertifikat, Aset Rp36,49 Triliun Terancam Bermasalah (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Medan - Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih menyisakan sejumlah persoalan serius. Dari 1.929 persil tanah operasional dan nonoperasional yang datanya disampaikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebanyak 772 persil atau sekitar 40 persen belum memiliki sertifikat.

Temuan tersebut diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Aset DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar ST MT, saat menyampaikan laporan hasil kerja Pansus dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu (18/11/2026).

Menurut Abdul Rahim, persoalan aset daerah tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi dan pencatatan keuangan. Sebab, aset senilai puluhan triliun rupiah tersebut merupakan kekayaan masyarakat Sumatera Utara yang harus dilindungi, dikelola secara transparan, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

"Besarnya angka aset bukan ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan adalah apakah aset itu memiliki status hukum yang jelas, terlindungi dari penguasaan tidak sah, dimanfaatkan secara tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut ini.

Berdasarkan data BPKAD per 31 Maret 2026, aset Pemprovsu tercatat sebanyak 20.671.136 unit dengan nilai perolehan sekitar Rp36,49 triliun. Sementara nilai penyusutannya mencapai sekitar Rp22,83 triliun.

Dari total 772 persil tanah yang belum bersertifikat, sebanyak 315 persil masuk kategori K3, 121 persil masih dalam proses pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan 336 persil lainnya masih dalam proses inventarisasi dokumen.

Pansus menilai kondisi tersebut berpotensi memicu sengketa, penguasaan oleh pihak lain, bahkan kehilangan aset milik daerah apabila tidak segera diselesaikan.

Selain persoalan sertifikasi tanah, Pansus juga menyoroti aset pendidikan yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Sejumlah sekolah milik Pemprovsu diketahui berdiri di atas lahan milik pihak lain, termasuk kawasan perkebunan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks-HGU.

Temuan itu diperoleh saat Pansus melakukan kunjungan lapangan ke SMA Negeri 5 Pematangsiantar, SMA Negeri 1 Selesai di Kabupaten Langkat, serta SMK Negeri SPP Asahan.

Abdul Rahim mengatakan, persoalan lahan sekolah yang berada di atas kawasan PTPN telah berlangsung puluhan tahun tanpa penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.

Akibatnya, pembangunan, rehabilitasi, dan pengembangan fasilitas pendidikan menjadi terhambat.

"Bapak Gubernur kami minta memimpin langsung penyelesaian persoalan aset pendidikan. Pemerintah tidak boleh membiarkan sekolah berdiri dalam ketidakpastian hukum. Persoalan ini menyangkut masa depan generasi kita," ujarnya.

Pansus bahkan memberikan tenggat waktu paling lama 12 bulan untuk menghasilkan kemajuan penyelesaian yang nyata dan terukur, dengan laporan perkembangan kepada DPRD sekurang-kurangnya setiap tiga bulan.

Selama proses penyelesaian berlangsung, kegiatan belajar mengajar juga tidak boleh terganggu. Pansus juga menemukan masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif. Sebagian aset bahkan dalam kondisi terbengkalai, menganggur (idle), atau dikuasai pihak lain sehingga justru membebani anggaran pemeliharaan dan pengamanan daerah.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara nilai buku dan potensi nilai pasar aset. Salah satu contohnya Mess Pemprovsu di Jalan Jambu, Jakarta, yang tercatat sekitar Rp32 miliar, sementara berdasarkan perkiraan Pansus, nilai pasarnya berpotensi mencapai ratusan miliar rupiah.

Persoalan juga ditemukan dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perumda Tirtanadi, misalnya, menyampaikan nilai aset sekitar Rp1,8 triliun, tetapi yang baru terdata sekitar Rp900 miliar. Sementara penyertaan modal Pemprovsu kepada perusahaan daerah tersebut tercatat Rp420,88 miliar.

Pansus meminta dilakukan rekonsiliasi agar seluruh aset tercatat secara akurat dan memiliki kejelasan status hukum.
Pansus turut menyoroti kawasan tangkapan air Sibolangit seluas sekitar 80 hektare yang melayani sekitar 50.000 sambungan rumah tangga. Kawasan tersebut menghadapi ancaman perubahan peruntukan dan pembabatan hutan.

Menurut Abdul Rahim, perlindungan kawasan itu bukan semata-mata menyangkut pengamanan aset, tetapi juga keberlanjutan sumber air bersih dan kelestarian lingkungan.

Belajar dari DKI Jakarta
Dalam pembahasannya, Pansus juga melakukan studi komparatif ke sejumlah daerah, di antaranya Jawa Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

Salah satu praktik baik yang menjadi perhatian adalah pengelolaan aset melalui Jakarta Asset Management Center. Dengan pengelolaan profesional, pendapatan dari aset yang sebelumnya sekitar Rp35 miliar meningkat menjadi Rp455 miliar dalam beberapa tahun.

Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi Sumatera Utara untuk mengubah paradigma pengelolaan aset, dari sekadar mencatat dan memelihara menjadi mengelola secara produktif.

"Pengelolaan aset tidak cukup berhenti pada pencatatan dan pelaporan keuangan. Harus ada kepastian hukum, pengamanan fisik, pengawasan pemanfaatan, dan optimalisasi nilai ekonomi," katanya.

13 Rekomendasi untuk Pemprovsu
Berdasarkan hasil pembahasan, kunjungan lapangan, konsultasi, dan studi komparatif, Pansus menyampaikan 13 rekomendasi kepada Pemprovsu.

Di antaranya membentuk tim percepatan penyelesaian aset daerah yang melibatkan BPKAD, Biro Hukum, Biro Perekonomian, OPD terkait, BUMD, BPN/ATR, Kejaksaan, PTPN, serta kementerian dan lembaga terkait.

Pansus juga merekomendasikan pembentukan unit atau lembaga pengelola aset profesional, penyusunan peta jalan penyelesaian aset, percepatan sertifikasi tanah, serta inventarisasi dan digitalisasi seluruh barang milik daerah dalam satu sistem informasi terintegrasi.

Selanjutnya, aset yang belum produktif didorong untuk dioptimalkan melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha sesuai ketentuan hukum.
Pansus turut meminta revaluasi aset, penguatan pengamanan administrasi dan fisik, penertiban pemanfaatan aset oleh pihak ketiga, serta peningkatan profesionalisme pengelolaan aset BUMD.

Tidak kalah penting, Pansus mendorong Pemprovsu mengalokasikan anggaran dalam APBD 2027 untuk pengurusan sertifikat, penelusuran dokumen kepemilikan, penyelesaian persoalan hukum, dan pengamanan aset di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Abdul Rahim menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas, terukur, memiliki penanggung jawab, target waktu, dan indikator keberhasilan.

"DPRD akan melakukan evaluasi melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan mekanisme pengawasan lainnya. Rekomendasi Pansus tidak boleh berhenti sebagai dokumen laporan, tetapi harus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan penyelesaian nyata atas persoalan aset daerah," tegasnya.

Ia berharap pembenahan aset Pemprovsu tidak hanya menyelamatkan kekayaan daerah dari potensi sengketa dan kehilangan, tetapi juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian, aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi