Mangapul menilai, jika pemangkasan TKD untuk Sumut mencapai Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun, kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut akan semakin tertekan. Padahal, kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah masih cukup besar dan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

“Jika pemotongan TKD terjadi, tentu membuat fiskal APBD Pemprovsu akan tertekan. Sementara, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak infrastruktur yang perlu ditangani,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, pemerintah provinsi tidak boleh hanya bergantung pada skema anggaran yang selama ini berjalan. Diperlukan kebijakan yang inovatif dan terukur agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ruang fiskal daerah mengalami keterbatasan.

Mangapul pun mendorong Pemprov Sumut mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Namun, langkah tersebut harus dikaji secara matang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Oleh karena itu, kita mendorong Pemprovsu melakukan kebijakan dan terobosan baru agar persoalan minimnya anggaran bisa diatasi dan infrastruktur tetap terbangun. Apakah bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, tetapi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Selain opsi pembiayaan melalui pinjaman, Mangapul menyarankan Pemprov Sumut mengevaluasi aset-aset milik daerah yang tidak produktif. Menurutnya, aset yang tidak memberikan manfaat optimal perlu dikaji pemanfaatan atau pengelolaannya agar dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.

Ia menilai, optimalisasi aset tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, terutama jika pemangkasan TKD benar-benar terealisasi.

“Bisa juga menjual aset yang tidak produktif untuk digunakan membangun infrastruktur di Sumut. Jadi, aset-aset yang tidak produktif itu bisa membantu pembangunan di Sumut,” kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tersebut.

Lebih lanjut, Mangapul menegaskan Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Sumut tidak terjebak dalam zona nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, semangat Gubernur Bobby Nasution harus dibarengi dengan langkah nyata yang mampu mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Pemerintah provinsi, kata dia, perlu segera mengambil langkah antisipatif dan menentukan skala prioritas sebelum tekanan fiskal semakin berdampak terhadap program pembangunan.

“Artinya, kami dari Fraksi PDIP meminta Pemprovsu jangan berada di zona nyaman. Semangat gubernur harus mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Sumut, khususnya di bidang infrastruktur. Jangan hanya birokrasi yang berjalan, tetapi pembangunan infrastruktur justru terganggu. Maka, lakukanlah langkah-langkah konkret, jangan menunggu situasi yang tidak jelas,” tegasnya.

Mangapul berharap Pemprov Sumut dapat menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sekalipun terjadi pengurangan transfer dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Sumatera Utara tetap dapat berjalan secara optimal