Fraksi PDIP Sumut Setujui Ranperda RTRW 2024-2044, Tekankan Perlindungan Lahan Pertanian dan Keadilan Agraria (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2044 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan penting agar penataan ruang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, melindungi lingkungan, serta menjamin keberlanjutan ekonomi daerah.
Demikian pendapat akhir fraksi PDIP DPRD Sumut yang dibacakan Juru Bicara Paltak Siburian di sidang Paripurna DPRD Sumut, Jumat (20/11/2026), menegaskan bahwa RTRW tidak boleh sekadar menjadi dokumen pembagian wilayah berdasarkan fungsi dan peruntukan.
Lebih dari itu, RTRW harus menjadi instrumen pembangunan yang menghadirkan keadilan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi sumber penghidupan masyarakat.
Menurutnya, Sumatera Utara memiliki karakter geografis yang beragam, mulai dari kawasan pesisir dan kepulauan, dataran rendah, dataran tinggi, kawasan rawa, hutan hingga perkebunan.
Keberagaman tersebut membentuk pola kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang berbeda sehingga harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan tata ruang.
Salah satu perhatian serius Fraksi PDIP adalah semakin besarnya tekanan terhadap lahan pertanian produktif akibat perubahan peruntukan lahan. Alih fungsi sawah menjadi kawasan permukiman, industri maupun perkebunan harus dikendalikan secara ketat.
"Lahan pertanian bukan semata-mata aset ekonomi, melainkan basis produksi pangan dan bagian penting dari sistem ketahanan serta kedaulatan pangan daerah," sebut Paltak lagi.
Karena itu, Pemprov Sumut didorong melakukan pemetaan ulang secara komprehensif terhadap lahan produktif, khususnya lahan sawah, kawasan pertanian pangan dan kawasan perladangan masyarakat. Kebijakan RTRW juga diminta diselaraskan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) agar memiliki kepastian hukum.
Selain persoalan pangan, Fraksi PDIP menyoroti konflik agraria, terutama tumpang tindih pemanfaatan dan penguasaan lahan antara kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dengan permukiman serta lahan yang selama ini dikelola masyarakat.
PDIP menilai persoalan tersebut tidak boleh terus diwariskan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Pemprov Sumut perlu melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap status, luas, lokasi, peruntukan dan masa berlaku HGU perkebunan.
Evaluasi juga harus dilakukan terhadap lahan perkebunan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir maupun yang segera berakhir. Lahan yang secara hukum dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat harus diprioritaskan bagi pengembangan pertanian pangan, perkebunan rakyat dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.
"Penataan ruang tidak hanya memberikan kepastian kepada pemegang hak atas tanah, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria," sebut Paltak.
Di bidang lingkungan, Fraksi PDIP meminta perlindungan kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan resapan air, pesisir dan ekosistem lainnya diperkuat. Aspek mitigasi bencana juga harus menjadi pertimbangan utama sejak proses perencanaan, bukan setelah pembangunan dilaksanakan.
Pembangunan permukiman, industri, infrastruktur dan fasilitas publik harus memperhitungkan potensi banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami serta berbagai risiko bencana lainnya.
Fraksi PDIP juga mengingatkan pentingnya perlindungan kawasan Gunung Sibayak. Kerusakan kawasan hutan akibat pengalihan fungsi jalur evakuasi pendakian menjadi arena trail dinilai sebagai bentuk pelanggaran peruntukan ruang. Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sementara itu, dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Fraksi PDIP menekankan agar masyarakat nelayan tradisional tidak sekadar menjadi objek kebijakan. Penetapan zona perikanan tangkap, kawasan konservasi, pariwisata bahari, pelabuhan dan industri maritim harus tetap memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan serta akses masyarakat terhadap sumber daya kelautan.
Tak kalah penting, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan secara menyeluruh dan partisipatif agar kebijakan tata ruang provinsi selaras dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah.
Fraksi PDIP juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan investasi maupun bertambahnya kawasan ekonomi baru.
"Pembangunan harus diukur pula dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap tanah, pekerjaan, infrastruktur dasar, pelayanan publik serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya," tegas Paltak.
Untuk memastikan seluruh ketentuan RTRW berjalan efektif, Pemprov Sumut diminta memperkuat pengawasan berkala, evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, keterbukaan informasi tata ruang serta penerapan sanksi administratif dan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi.
Menutup pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Ranperda RTRW Sumut Tahun 2024-2044 untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan harapan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan menjadi perhatian serta ditindaklanjuti pemerintah daerah.
(NAI/NAI)











