Golkar Sumut Dukung Optimalisasi Pajak Daerah, Minta Kebijakan Tetap Berpihak kepada Masyarakat

Golkar Sumut Dukung Optimalisasi Pajak Daerah, Minta Kebijakan Tetap Berpihak kepada Masyarakat
Golkar Sumut Dukung Optimalisasi Pajak Daerah, Minta Kebijakan Tetap Berpihak kepada Masyarakat (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Medan - Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Sumatera Utara. Namun, peningkatan penerimaan daerah tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat maupun menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara mendorong agar perubahan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah dilakukan secara terukur, transparan, serta berlandaskan asas keadilan dan kepastian hukum.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Manaek Hutasoit SE, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu (18/11/2026).
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto didampingi Ricky Anthony dan Salman Alfarisi. Hadir Wagubsu Surya, Sekwan Ali Sipahutar dan sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya.

Manaek menegaskan, pihaknya mendukung upaya pemerintah provinsi menggali potensi PAD secara sehat. Namun, kebijakan pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kondisi perekonomian, serta iklim investasi di Sumatera Utara.

Menurutnya, penyesuaian regulasi perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah catatan penting. Pertama, terkait kepastian hukum dan harmonisasi regulasi agar seluruh ketentuan pajak dan retribusi memiliki landasan hukum yang jelas.

Kedua, optimalisasi PAD harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan publik. Khusus pajak kendaraan bermotor, pemerintah provinsi diminta memperbaiki administrasi, pemutakhiran data, serta menyediakan kemudahan pembayaran bagi masyarakat.

Ketiga, pembagian hasil pajak kepada kabupaten/kota harus memperhatikan asas keadilan, pemerataan, dan potensi masing-masing daerah. Mekanisme perhitungannya juga harus transparan agar memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Keempat, Fraksi Golkar mendorong agar pelayanan pemungutan pajak dilaksanakan secara cepat, profesional, dan bertanggung jawab. Kelima, penyesuaian struktur organisasi dan nomenklatur perangkat daerah harus diikuti kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem operasional yang terintegrasi.

Selain itu, Golkar menekankan pentingnya penguatan pengawasan, transparansi informasi kepada masyarakat, serta pengelolaan aset daerah secara profesional tanpa mengabaikan status kepemilikan dan fungsi utama aset tersebut.
Manaek berharap perubahan perda ini tidak sekadar menjadi instrumen meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mampu menciptakan tata kelola perpajakan yang lebih baik.

"Pembahasan ranperda ini harus tetap memperhatikan kepastian hukum, asas keadilan, dan kesehatan implementasinya," tegasnya.

Ia menambahkan, perubahan regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan kuat dalam meningkatkan PAD, memperkuat kemandirian keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, optimalisasi pajak dan retribusi tidak hanya memperkuat kemampuan fiskal pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.
(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi