Salmon Sagala: Program 3 Juta Rumah Jangan Berhenti Jadi Janji, 30 Juta Keluarga Butuh Hunian Layak (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan – Program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus dibuktikan melalui langkah nyata. Pasalnya, sekitar 30 juta keluarga di Indonesia disebut belum memiliki rumah atau masih menempati hunian tidak layak. Kondisi ini menunjukkan besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Salmon Sumihar Sagala SE, menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada pengumuman target pembangunan. Program tersebut harus disertai perencanaan yang terukur, pendataan akurat, serta mekanisme pengawasan yang transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Ini menjadi peringatan bagi pemerintah. Jangan sekadar mengumumkan program tiga juta rumah, tetapi harus membuktikan langkah nyata untuk menjawab besarnya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat,” tegas Salmon kepada wartawan, Selasa (27/10/2026), melalui telepon dari Kabupaten Karo.
Salmon menyampaikan hal itu menanggapi pengungkapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengenai sekitar 30 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah atau masih menempati hunian tidak layak.
Menurut anggota Komisi B DPRD Sumut tersebut, persoalan perumahan nasional membutuhkan perhatian serius karena rumah bukan semata-mata tempat berteduh. Hunian yang layak juga berkaitan erat dengan kesehatan, keamanan, kesejahteraan, serta masa depan keluarga.
Karena itu, program tiga juta rumah harus memiliki peta jalan yang jelas, target tahunan yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang terbuka. Pemerintah juga perlu menjelaskan sejauh mana realisasi program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengingat besarnya jumlah keluarga yang belum menikmati hunian layak.
“Jangan sampai program tiga juta rumah hanya menjadi angka target yang terdengar besar, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah harus memastikan siapa penerimanya, di mana rumah dibangun, bagaimana pembiayaannya, dan sejauh mana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengaksesnya,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat itu menekankan pentingnya pendataan kebutuhan perumahan hingga tingkat desa dan kelurahan. Data yang akurat diperlukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, pemerintah harus menghindari mekanisme penyaluran bantuan yang justru lebih mudah diakses kelompok masyarakat yang telah memiliki kemampuan finansial memadai. Keluarga berpenghasilan rendah harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk memperoleh rumah layak dengan skema pembiayaan yang sesuai kemampuan mereka.
Selain persoalan pendataan, Salmon meminta pemerintah mengevaluasi berbagai kendala penyediaan hunian, mulai dari keterbatasan lahan, tingginya harga rumah, sulitnya akses pembiayaan, hingga ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan transportasi.
“Rumah yang dibangun tanpa fasilitas dasar yang memadai berisiko tidak memberikan kehidupan yang layak bagi penghuninya. Karena itu, pembangunan perumahan harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya mengejar jumlah unit yang selesai dibangun,” tandasnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Karo tersebut berharap program tiga juta rumah dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi kesenjangan akses perumahan di Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, melainkan juga dari berapa banyak keluarga yang benar-benar memperoleh hunian aman, layak, dan terjangkau.
Salmon juga mendorong pemerintah membuka perkembangan realisasi program secara berkala kepada publik. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui capaian pembangunan, penggunaan anggaran, ketepatan penerima manfaat, serta berbagai kendala yang masih harus diselesaikan.
“Persoalan 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui program yang tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Rakyat membutuhkan rumah yang layak, bukan sekadar janji pembangunan,” pungkas Salmon.
(NAI/NAI)
