Ahmad Darwis: Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran, Kompetensi Guru Jadi Prioritas

Ahmad Darwis: Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran, Kompetensi Guru Jadi Prioritas
Ahmad Darwis: Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran, Kompetensi Guru Jadi Prioritas (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Medan – Anggaran pendidikan yang besar harus dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran. Pemerintah perlu mengedepankan program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran, sekaligus memangkas kegiatan yang tidak efisien dan berpotensi menjadi pemborosan.

Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr H Ahmad Darwis SAg MA, menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah. Penguatan kompetensi guru, pembenahan kurikulum, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar justru harus menjadi perhatian utama.
“Anggaran pendidikan harus dimaksimalkan untuk program-program yang benar-benar menjadi prioritas. Kalau ada program yang tidak prioritas dan tidak efisien, sebaiknya dikurangi. Kita harus melihat apa yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Ahmad Darwis di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, pembangunan gedung sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Apabila bangunan yang tersedia masih layak dan dapat dimanfaatkan secara optimal, pemerintah tidak perlu memaksakan pembangunan baru yang justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Fasilitas pendidikan yang sudah tersedia, katanya, semestinya dipelihara dan dimaksimalkan penggunaannya. Sementara itu, pembangunan baru harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan, terutama di daerah yang masih kekurangan ruang belajar atau memiliki sarana pendidikan yang tidak memadai.
“Kalau bangunannya sudah ada dan masih layak, tidak perlu dibangun lagi. Maksimalkan yang sudah tersedia. Anggaran seharusnya diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik,” tegasnya.
Ahmad Darwis juga menyoroti pentingnya pemerataan alokasi anggaran pendidikan di Sumatera Utara. Dengan wilayah yang luas dan kondisi antardaerah yang beragam, kebijakan penganggaran harus memperhatikan kebutuhan setiap kabupaten dan kota, bukan hanya terkonsentrasi pada daerah tertentu.
Menurutnya, masih terdapat daerah yang membutuhkan perhatian serius, baik dari sisi bangunan sekolah, fasilitas pendukung maupun sarana kegiatan pembelajaran. Karena itu, pemetaan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Anggaran pendidikan harus berkeadilan. Sumatera Utara ini luas, sehingga jangan sampai perhatian hanya terpusat pada daerah tertentu. Masih banyak kabupaten yang membutuhkan bantuan untuk memperbaiki sarana pendidikan dan mendukung kegiatan pembelajaran,” katanya.
Selain infrastruktur, Ahmad Darwis menekankan bahwa peningkatan kompetensi guru merupakan investasi penting dalam memperbaiki mutu pendidikan. Guru harus memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan pembelajaran peserta didik.
Program peningkatan kapasitas atau upgrading guru, menurutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pembenahan kurikulum juga harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif.
Ia turut menyoroti persoalan pemenuhan tenaga pendidik di sejumlah daerah. Dalam kondisi kekurangan guru, terdapat risiko perekrutan tenaga pengajar yang belum memenuhi kualifikasi atau kompetensi sesuai kebutuhan. Situasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik tetap mengedepankan standar kualitas.
“Kompetensi guru harus menjadi perhatian. Guru perlu terus ditingkatkan kemampuannya. Jangan sampai karena kekurangan tenaga pendidik, perekrutan dilakukan tanpa mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian kompetensinya,” ujarnya.
Di sisi lain, Ahmad Darwis meminta pemerintah memperketat evaluasi terhadap penggunaan anggaran pembangunan sarana pendidikan. Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif atau dokumen pertanggungjawaban, tetapi harus dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lapangan.
Menurutnya, pengecekan fisik diperlukan untuk memastikan bangunan yang dilaporkan benar-benar dibangun sesuai spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah dan benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran.
“Jangan hanya mengandalkan laporan-laporan. Harus dicek langsung ke lapangan, apakah kondisi sebenarnya sesuai dengan yang dilaporkan, apakah bangunannya memenuhi standar, dan apakah penggunaannya memang sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Ahmad Darwis berharap pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah dapat memberikan dampak nyata terhadap pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak semata-mata diukur dari banyaknya gedung sekolah yang dibangun, tetapi juga dari meningkatnya kompetensi guru, kualitas pembelajaran, serta terpenuhinya kebutuhan pendidikan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.
(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi