Golkar Sumut Targetkan Musda 33 DPD Kabupaten/Kota Tuntas, Konsolidasi hingga Desa Dikebut

Golkar Sumut Targetkan Musda 33 DPD Kabupaten/Kota Tuntas, Konsolidasi hingga Desa Dikebut
Golkar Sumut Targetkan Musda 33 DPD Kabupaten/Kota Tuntas, Konsolidasi hingga Desa Dikebut (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Medan - Partai Golkar Sumatera Utara terus mempercepat konsolidasi organisasi dengan menuntaskan Musyawarah Daerah (Musda) DPD kabupaten/kota. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, sebanyak 18 daerah telah melaksanakan Musda, sementara 15 daerah lainnya ditargetkan segera menyelesaikannya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Sumut, Viktor Silaen, mengatakan seluruh Musda diharapkan rampung November 2026. Jika belum memungkinkan, setidaknya seluruh proses dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) Partai Golkar Sumut pada 6 Desember mendatang.

"Pada Bimtek nanti sekaligus dirangkai dengan pelantikan pengurus DPD I dan Rakerda. Karena itu, seluruh mekanisme organisasi harus dilalui agar konsolidasi berjalan sesuai ketentuan," ujar Viktor Silaen kepada wartawan usai sidang paripurna DPRD Sumut, Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan, konsolidasi tidak boleh berhenti pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tahun ini, kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan desa juga ditargetkan terbentuk dan diselesaikan.

Selain penguatan struktur, Golkar Sumut juga menargetkan setiap tempat pemungutan suara (TPS) memiliki minimal tiga kader. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang, sekaligus mempertahankan kursi legislatif yang telah diperoleh dan membuka peluang penambahan kursi.

Menurut Viktor, upaya mempertahankan perolehan kursi harus berjalan beriringan dengan konsolidasi dan penyusunan strategi di daerah yang masih membutuhkan penguatan.
Kita harus bertahan sembari memikirkan langkah untuk menambah kursi. Karena itu, konsolidasi harus terus ditingkatkan," katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan partai tidak semata-mata ditentukan oleh struktur organisasi dan perolehan kursi. Kehadiran kader harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk itu, seluruh kader dan anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD kabupaten/kota, provinsi hingga pusat diinstruksikan agar aktif menyerap aspirasi serta membantu memperjuangkan persoalan masyarakat melalui lembaga legislatif sesuai kewenangannya.

"Setiap ada kesempatan, kader harus mengetahui apa yang menjadi persoalan masyarakat. Silakan masyarakat menyampaikan keluhannya kepada anggota DPRD, baik di kabupaten/kota, provinsi maupun pusat agar dapat diperjuangkan sesuai persoalannya," tegasnya.

Viktor menambahkan, DPD I Partai Golkar Sumut juga akan memperkuat pendidikan politik melalui berbagai kegiatan, seperti lokakarya dan sarasehan. Program tersebut terutama ditujukan kepada kader di tingkat kecamatan dan desa agar memahami tugas, tanggung jawab serta alasan pentingnya menjadi bagian dari kepengurusan partai.

Dalam kegiatan pendidikan politik itu, Golkar Sumut akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk Bawaslu, KPU dan Kesbangpol.

Dengan demikian, kader tidak hanya memiliki pemahaman mengenai organisasi, tetapi juga memahami sistem politik, demokrasi, kepemiluan dan peran partai dalam kehidupan masyarakat.

"Kita ingin kader, khususnya yang berada di desa dan kecamatan, memahami mengapa mereka menjadi pengurus dan apa yang harus dilakukan untuk masyarakat," pungkasnya.
(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi