Heran kita, Gubernur membantu rakyatnya yang terkena bencana melalui dana Posko Bencana di Pemprov Sumut, justeru disalahkan. Jangan karena alasan politik, niat baik untuk membantu masyarakat malah dipersoalkan. Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting bagaimana warga yang rumahnya rusak bisa segera mendapatkan bantuan dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Viktor Silaen kepada wartawan, Jumat (28/8/2026) di DPRD Sumut.

Viktor juga mengaku terkejut dengan adanya kritik terhadap rencana Gubernur Sumut membangun kembali rumah warga yang hancur akibat angin puting beliung di Medan Johor, justeru ditanggapi negatif. Artinya, ketika seorang pemimpin turun langsung membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, seharusnya dilihat sebagai bentuk kepedulian pemerintah, bukan dijadikan polemik politik.

“Bagaimana kita ini? Gubernur membantu rakyat, malah disalahkan, seharusnya diapresiasi. Rumah warga hancur diterjang angin puting beliung, kemudian pemerintah hadir membangun kembali. Menurut saya, itu justru yang harus kita dukung,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Viktor menilai dalam penanganan bencana, Pemprov Sumut tidak pernah terjebak pada sekat-sekat kewenangan yang justru membuat masyarakat menjadi korban, sebab bagi pemerintah provinsi, menyalurkan bantuan yang perlu diprioritaskan, ketika masyarakat membutuhkan penanganan cepat.

"Ini bencana, bukan kegiatan politik. Ketika ada rakyat yang menjadi korban, pemerintah harus hadir. Soal kewenangan dan mekanisme tentu harus tetap mengikuti aturan, tetapi jangan sampai aturan dijadikan alasan untuk menghambat bantuan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan,” katanya.

Ketua DPD Kosgoro 1957 Sumut ini juga mengingatkan bahwa Gubernur Sumut merupakan kepala daerah yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat Sumatera Utara mendapatkan perlindungan dan pelayanan pemerintah, termasuk ketika bencana terjadi di wilayah kabupaten/kota.

Karena itu, menurut anggota dewan Dapil Tapanuli ini, kehadiran Bobby Nasution membantu korban bencana angin puting beliung di Medan Johor tidak perlu dipandang sebagai upaya mengambil alih kewenangan Pemko Medan.

"Justru pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus saling membantu. Jangan dibenturkan. Kalau ada kemampuan dari Pemprov Sumut

untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, kenapa harus dipersoalkan? Yang penting dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Viktor berharap seluruh pihak, termasuk para politisi, mengedepankan kepentingan masyarakat ketika memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Perbedaan pandangan politik jangan sampai membuat setiap langkah kepala daerah membantu rakyat selalu dicurigai atau dipolitisasi.

“Kalau memang ada yang perlu dikritisi, silakan kritik mekanisme dan pengawasannya. Tetapi jangan salahkan gubernurnya karena membantu rakyat yang rumahnya hancur akibat bencana. Dalam situasi seperti ini, mari kita hadir bersama untuk masyarakat, bukan malah mencari-cari kesalahan,” pungkasnya.