Hal itu disampaikan Ahmad Darwis dalam program dialog interaktif "Parlemen Menyapa" yang disiarkan Radio Online News & Rhythm pada Selasa (4/8/2026). Dalam dialog bertema "Harga Naik, Penghasilan Tertekan" yang dipandu T. Chalis Bach, ia mengemukakan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dinilai mendesak untuk meredam tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Menurut Darwis, kondisi di lapangan menunjukkan semakin beratnya beban hidup warga, terutama kalangan pekerja informal dan ibu rumah tangga yang setiap hari harus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga di tengah lonjakan harga bahan pokok.

"Pemda tidak boleh menutup mata terhadap kondisi masyarakat. Daya beli terus melemah dan membutuhkan langkah cepat serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Darwis mengusulkan tiga langkah prioritas yang harus segera ditempuh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pertama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar serta memperbanyak operasi pasar murah secara berkala guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Kedua, pemerintah diminta memangkas belanja APBD yang bersifat seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta proyek-proyek nonprioritas. Anggaran tersebut, menurutnya, sebaiknya dialihkan untuk memperkuat subsidi permodalan bagi pelaku UMKM dan bantuan pangan bagi masyarakat yang paling terdampak.

Ketiga, Ahmad Darwis mendorong reformulasi kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) agar lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan, termasuk mempertimbangkan laju inflasi dan daya beli masyarakat.

Selain itu, ia juga meminta pengawasan terhadap rantai distribusi pangan diperketat mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, Satgas Pangan Sumatera Utara harus lebih agresif melakukan pengawasan terhadap gudang-gudang distributor guna mencegah praktik penimbunan oleh spekulan yang berpotensi memicu kenaikan harga.

"Pasokan harus dipastikan tetap tersedia dan harga tetap wajar sehingga masyarakat kecil tidak menjadi korban permainan pasar," katanya.

Di sisi lain, Darwis menilai penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan strategi jangka panjang yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengusulkan skema bantuan modal tanpa bunga disertai perluasan akses pemasaran agar pelaku usaha mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatannya.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan sosial yang hanya bersifat sementara.

Menutup dialog, Ahmad Darwis menegaskan bahwa kebijakan pengupahan ke depan harus benar-benar mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat Sumatera Utara. Ia memastikan DPRD Sumut akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah agar setiap regulasi yang diterbitkan benar-benar mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menjadi janji di atas dokumen

(NAI/NAI)