Aspirasi dan solusi kerakyatan tersebut disiarkan secara langsung dalam program "Parlemen Menyapa" yang mengudara pada Selasa, 4 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB melalui stasiun Radio Online News & Rhythm. Dialog publik yang dipandu oleh host kawakan T. Chalis Bach ini mengangkat tema hangat, yakni "Harga Naik, Penghasilan Tertekan".

Dalam siaran tersebut, Ahmad Darwis merekomendasikan tiga langkah kebijakan konkret yang harus segera diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pertama, Disperindag wajib mengintensifkan sidak pasar dan menggelar operasi pasar murah secara berkala untuk menstabilkan harga sembako.

Kedua, memangkas anggaran seremonial APBD demi dialihkan menjadi subsidi modal UMKM dan bantuan pangan masyarakat.

Ketiga, mereformasi formulasi kenaikan UMP dan UMK agar disesuaikan dengan laju inflasi dan daya beli riil warga di lapangan.

Ahmad Darwis menegaskan bahwa kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan karena daya beli masyarakat terus tergerus.

Anggota legislatif ini menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap keluhan ibu rumah tangga dan pekerja informal yang setiap hari berjuang mengatur keuangan dapur yang kian menipis.

Menurutnya, pengawasan rantai pasok pangan dari hulu ke hilir harus diperketat demi mencegah aksi penimbunan oleh oknum spekulan.

Ia meminta Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara bergerak lebih agresif ke gudang-gudang distributor utama guna memastikan pasokan barang pokok tetap aman dan harganya rasional bagi kantong rakyat kecil.

Di sisi anggaran daerah, Darwis secara vokal mendesak adanya perubahan mendasar dalam penyusunan APBD Perubahan.

Seluruh pos belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas yang tidak urgen, serta proyek fisik non-prioritas harus dipangkas habis demi mempertebal bantalan sosial bagi masyarakat yang paling terdampak ekonomi.

Lebih lanjut, ia mendorong penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal melalui skema bantuan modal tanpa bunga dan fasilitasi pemasaran yang lebih luas.

Langkah ini dinilai jauh lebih efektif untuk mendongkrak pendapatan masyarakat secara mandiri ketimbang mengandalkan bantuan sosial yang bersifat sementara.

Menutup dialog tersebut, Ahmad Darwis mengingatkan bahwa formulasi upah minimum di masa mendatang harus benar-benar mencerminkan standar hidup layak (KHL) yang riil di Sumatera Utara.

DPRD Sumut berjanji akan terus mengawal kebijakan ini agar regulasi yang dilahirkan pemerintah mampu menjadi solusi nyata, bukan sekadar janji manis di atas kertas dokumen negara.