Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Dr H Ahmad Darwis SAg MA, Sabtu (19/9/2026), yang menyoroti pentingnya kesiapan fasilitas dan kapasitas rumah sakit seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata diukur dari berapa banyak masyarakat yang memiliki akses untuk berobat. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, layak, manusiawi dan bermutu.

“Persoalan kesehatan Sumut bukan hanya soal masyarakat bisa berobat, tetapi apakah ketika datang ke rumah sakit mereka benar-benar mendapatkan pelayanan yang cepat, layak dan bermutu,” ujar anggota Komisi E DPRD Sumut ini.

Ia mengatakan, kondisi kamar rumah sakit yang penuh atau pasien yang harus menunggu tanpa kepastian tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kesiapan sistem pelayanan kesehatan di Sumatera Utara.

Pemerintah, kata dia, perlu memastikan ketersediaan tempat tidur, dokter dan tenaga kesehatan, obat-obatan, ruang ICU, peralatan medis serta sistem rujukan yang mampu bekerja secara efektif ketika terjadi peningkatan jumlah pasien.

“Jangan sampai program berobat gratis memperluas akses masyarakat, tetapi kapasitas pelayanan justru tertinggal sehingga pasien harus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.

Ahmad Darwis juga menyoroti ketimpangan pelayanan kesehatan antarwilayah. Menurutnya, masih adanya penumpukan pasien di rumah sakit rujukan di Kota Medan menunjukkan perlunya penguatan rumah sakit di kabupaten dan kota.

Masyarakat di daerah, katanya, seharusnya tidak selalu harus datang ke Medan hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu.

Karena itu, pemerintah perlu mempercepat pemerataan dokter spesialis, fasilitas kesehatan dan kapasitas rumah sakit umum daerah (RSUD). Penguatan sistem rujukan regional juga penting agar pelayanan dapat diberikan sedekat mungkin dengan tempat tinggal masyarakat.

“Penguatan rumah sakit daerah harus menjadi perhatian. Masyarakat di kabupaten dan kota juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus selalu bergantung pada rumah sakit di Medan,” katanya.

Ia menilai pemerataan pelayanan kesehatan bukan hanya persoalan pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut pemerataan sumber daya manusia dan kemampuan rumah sakit menangani pasien.

Dengan sistem yang kuat, pasien yang membutuhkan pelayanan dasar dapat ditangani di daerah, sementara pasien dengan kondisi tertentu dapat dirujuk secara cepat dan tepat ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

Lebih lanjut, Ahmad Darwis mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menjadikan capaian Universal Health Coverage (UHC) maupun program berobat gratis sebagai ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan sesungguhnya terlihat dari pengalaman masyarakat ketika menggunakan layanan kesehatan.

“Yang harus diukur adalah hasil nyata yang dirasakan pasien. Berapa lama waktu tunggu, apakah kamar tersedia, apakah dokter dan obat tersedia, serta bagaimana pasien ditangani ketika rumah sakit penuh,” ujarnya.

Ia berharap persoalan pelayanan kesehatan menjadi perhatian bersama karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus bagian penting dari kualitas hidup manusia.

Jika akses kesehatan sudah semakin terbuka, menurutnya, maka langkah berikutnya adalah memastikan kualitas pelayanan terus meningkat.

“Jika masih ada pasien terlantar, pemerintah harus membuka persoalannya secara transparan dan segera membenahi sistem,” katanya.

Ahmad Darwis menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan jaminan bahwa mereka boleh berobat. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa ketika sakit dan datang ke rumah sakit, mereka akan dilayani dengan baik dan manusiawi.

“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang nyata, bukan sekadar akses berobat di atas kertas,” pungkasnya.

Baginya, pembangunan kesehatan pada akhirnya bukan hanya tentang angka cakupan layanan, jumlah fasilitas atau besarnya anggaran. Ukuran yang paling penting adalah ketika seorang warga yang sedang sakit dapat memperoleh pertolongan secara cepat, mendapatkan perawatan yang layak dan pulang dengan harapan untuk kembali sehat.

Pelayanan kesehatan yang demikian, kata dia, merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.