Wanseptember Situmorang, Wakil Ketua DPRD Dairi (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Sidikalang - Wakil Ketua DPRD Dairi, Wanseptember Situmorang, Kamis (27/8) mengatakan, proposal lanjutan pelebaran jalan Sidikalang-Medan tak sampai ke Menteri PUPR, Dody Hanggodo dan Menteri Koordinator Infratruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
“Enggak ada dokumen proposal pelebaran jalan di kementerian. Kami sudah chek,” ujar Wanseptember.
Menurutnya, pimpinan instansi teknis ‘tidak main’. Tidak cakap dan tidak energik. Padahal, harapan masyarakat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sangat besar agar fasilitas publik dimaksud memadai.
Wanseptember mengatakan, aspirasi dewan telah disampaikan dan akan ditindakanjuti. Hanya saja, dokumen secara tertulis harus diajukan eksekutif. Permohonan mesti ditandatangani Bupati.
“Mana bisa minta kue pembangunan hanya modal omong. Harus tertulis. Tertib administrasi. Kalau suara dewan, khususnya fraksi Partai Demokrat, sudah direspons positif. Nah, perlu usulan dituangkan dalam file,” beber Wanseptember.
Menurut Wanseptember, waktu tempuh ke Medan saat ini rata-rata 5 jam kalau naik angkutan umum. Itu dikarenakan padatnya kendaraan. Lalulintas truk dalam kuantitas tinggi merupakan salah satu penyebab lambatnya laju armada. Tentu, keluhan itu dijawab lewat pelebaran.
Setiap tahun, kata Wanseptember, jumlah kendaraan pribadi, bus, dan truk akan meningkat. Kalau tidak disiasati, pasti makin macet.
Wanseptember mengaku iri melihat kemajuan jalan nasional di jalur Kabanjahe-Berastagi, Kabupaten Karo, dan Bandar Baru, Kabupaten Deli Serdang. Sementara di wilayah Dairi, masih sebatas tambal sulam dan bolak-balik rusak.
Dia merinci, ruas jalan di kawasan Lae Pondom, Sumbul, hingga Sidikalang, tidak layak disebut jalan nasional. Sempit kayak jalan ke desa. Ketika 2 truk berpapasan, 1 unit harus mengalah. Bahkan, keluar dari konstruksi jalan.
“Ini kesempatan emas. Partai Demokrat diberi amanah menjadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilyahan. Artinya, melalui legislator, komunikasi ke pusat akan lebih lancar,” kata Wanseptember.
“Kepala Bappeda dan Kadis PUTR mesti gesit. Bukan cuman menunggu hasil lobby Bupati. Kalau begitu, siapapun bisa jadi pimpinan OPD,” ujar Wanseptember.
Atas realitas itu, Ketua DPC Partai Demokrat itu menandaskan, fraksi Partai Demokrat akan bicara kencang pada sidang mendatang.
“Fraksi Demokrat akan bicara lantang suarakan ragam kebutuhan rakyat dan kelemahan pimpinan OPD. Lihat saja nanti,” tandas Wanseptember.
(SSR/RZD)
