foto ilustrasi dari IA. (Analisadaily/istimewa )
Analisadaily.com, Kisaran - Pemerintah Kabupaten Asahan menyalurkan dana hibah sebesar Rp600 juta dari APBD Tahun 2025 kepada Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI). Penyaluran dana tersebut kini mendapat sorotan dari masyarakat.
Sorotan disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Karya Peduli Bangsa, Riza Nurmansyah Tanjung, saat ditemui wartawan di Kisaran, Senin (24/8/2026).
Riza mempertanyakan kejelasan program, penggunaan anggaran, serta manfaat dana hibah tersebut bagi masyarakat. Menurutnya, pemberian hibah dalam jumlah besar kepada lembaga yang mengusung misi pencegahan korupsi harus disertai akuntabilitas.
"Patut mendapat sorotan karena, bagaimana mungkin lembaga anti korupsi bisa menerima dana hibah sebegitu besar yang kegiatannya dipertanyakan dan diduga kegiatannya hanya sebatas sosialisasi saja," ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi saat pemerintah pusat tengah menggaungkan efisiensi anggaran. "Penindakan dan upaya pencegahan korupsi menjadi tugas bersama, namun jika Pemkab memberikan hibah cukup besar kepada lembaga tersebut patut dipertanyakan," kata Riza.
Sementara itu, keberadaan GNPK-RI di Kabupaten Asahan dibenarkan oleh Kepala Seksi Analisa Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Asahan, V.M Sihombing. "Benar ada menerima hibah. GNPK-RI telah tercatat di Kesbangpol Asahan sejak 2023," ujarnya.
Menurut Sihombing, GNPK-RI memiliki struktur kepengurusan hingga tingkat pusat. Ia menyebut pengajuan bantuan hibah dapat disampaikan oleh lembaga manapun yang terdaftar sepanjang memenuhi syarat.
Ketua GNPK-RI Asahan, Joni Lubis mengakui telah menerima hibah dari Pemkab Asahan senilai Rp600 juta pada tahun 2025. "Kegiatannya ada ko," tegas Joni.
(ARI/DEL)
