Dugaan tersebut disampaikan sejumlah guru yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan karena khawatir berdampak terhadap pekerjaan mereka.

‎Salah satu dugaan pungutan disebut menyasar tenaga honorer dengan alasan biaya agar dapat terdaftar sebagai tenaga kependidikan (Tendik) dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menurut sumber, tenaga honorer masing-masing diminta uang sebesar Rp. 3 juta. Para guru menyebut uang tersebut disampaikan dengan alasan akan disetorkan kepada oknum di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal untuk keperluan pendataan.

Tak hanya tenaga pendidik, dugaan pungutan juga disebut menyasar orang tua atau wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Sejumlah sumber menduga adanya pungutan dengan besaran sekitar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu.

Selain dugaan pungutan, sumber juga menyinggung pembayaran insentif bagi tenaga honorer. Menurut informasi yang diterima, terdapat dugaan nilai insentif yang tercantum dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) lebih dari Rp200 ribu, sementara tenaga honorer disebut hanya menerima Rp200 ribu.

‎Selisih pembayaran tersebut diduga tidak diterima oleh tenaga honorer. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala SDN 375 Sosial Pasar V Natal, Nurhalimah, S.Pd., telah dilakukan wartawan. Namun, beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon, kepala sekolah tersebut belum menjawab panggilan wartawan.

Koordinator Wilayah (Korwil) XVI Kecamatan Natal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mandailing Natal, Salamat Nasution, S.Pd, mengaku baru mengetahui adanya pemberitaan mengenai dugaan persoalan di SDN 375 Natal.

Salamat mengatakan pihaknya belum memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi. "Baru kemarin kita tahu. Sementara dari kepala sekolah pun belum pernah bilang sama kita," ujarnya.

‎Ia mengatakan, pihaknya akan memanggil kepala sekolah untuk mendengarkan penjelasan sebelum mengambil tindakan. ‎"Berhubung hari ini libur, belum panggil dia. Kita konfimasi dulu, kita panggil kepala sekolahnya," katanya, Selasa (25/8/2026).

Menurut Salamat, pihaknya belum dapat menyimpulkan informasi tersebut sebelum mendengar penjelasan langsung dari kepala sekolah. ‎"Kita dengarkan dulu jawaban dia, apakah betul, bagaimana caranya kok bisa sampai terjadi seperti itu," ujarnya.

‎Terkait dugaan pembayaran Rp3 juta dalam proses pendaftaran tenaga untuk Dapodik Tendik, Salamat mengaku belum mengetahui secara pasti. ‎"Aku pun belum tanya dia apakah betul itu atau kek mana," katanya.

‎Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya dugaan setoran uang kepada oknum di Dinas Pendidikan. ‎"Saya pun nggak tahu," ujarnya.

‎Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi maupun bantahan dari pihak kepala sekolah terkait dugaan pungutan Rp3 juta kepada tenaga honorer, dugaan pungutan dana PIP, serta dugaan ketidaksesuaian pembayaran insentif honorer.

‎Jika tudingan terbukti, masyarakat berharap ada tindakan sesuai ketentuan. Sebaliknya, pihak sekolah juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan bukti apabila tudingan tersebut tidak benar. (RES)

(WITA)