Aplikasi pelayanan online ‘perkebbas’ sebagai urat nadi pelayanan di desa-desa tidak berfungsi lebih dari tiga minggu pasca pergantian Kepala Dinas (Kadis), Deddy Situmorang .

Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Dairi, Bona Sitindaon kepada wartawan di Sidikalang, Kamis (13/8).

Menyusul kondisi parah dimaksud, legislator Partai Demokrat ini meminta Bupati, Vickner Sinaga turun tangan melakukan pembenahan. Realitasnya, cetak dokumen semisal akte nikah tidak bisa lagi di kantor desa. Cetak KTP tak bisa lagi di kantor camat.

“Bupati perlu turun tangan melakukan pembenahan di Dinas Dukcapil,” kata Bona.

Bona berpendapat, Bupati sebaiknya memanggil Plt Kadis Dukcapil, Ruspal Simarmata guna mengetahui apa permasalahan serta mencari solusi. Pejabat sementara jangan membiarkan persoalan. Masyarakat butuh pejabat energik dan kreatif.

Ini bukan sekadar masalah teknis, kata Bona. Ini adalah bukti kegagalan manajemen, berdampak negatif membenani rakyat.

Pelayanan publik mengalami kemunduran seperti era 15 tahun silam. Padahal, jaman harusnya berkembang ditandai berbagai kemudahan.

Di masa Deddy Situmorang, Dairi bangga dengan berbagai inovasi. Layanan Perkebbas terintegrasi hingga ke desa, RSUD Sidikalang, Puskesmas, klinik, KUA, gereja, hingga Pengadilan.

Bayi lahir segera diberi akta dan KK. Pengantin baru selesai ijab kabul bisa terima KTP/KK baru. Warga disabilitas dan ODGJ dijemput bola. Prestasi ini banyak mendapat pengakuan.

Sekarang, kata Bona, semua sistem kecepatan itu berubah bobrok. Rakyat dipaksa kembali ke 'zaman kolot'. Harus berbondong-bondong datang ke kantor Dukcapil Sidikalang hanya untuk mengurus lembaran kertas dokumen.

Menurut Bona, membiarkan sistem down berlarut-larut berpotensi menindas ekonomi masyarakat. Warga dari pelosok desa harus mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit demi menuju Sidikalang. Jika kondisi ini dibiarkan, bakal terbuka praktik percaloan dan diskriminasi.

Terkait seleksi calon pejabat yang saat ini sedang berlangsung, Bona menegaskan, posisi itu idealnya diisi figur berintegritas dan memiliki inovasi.

“Kembalikan model pelayanan cepat, gratis, transparan dan berkeadilan,” kata Bona.

Seorang Kepala Desa menyebut, aplikasi belum juga dipakai. Dia mengeluh.

“Belum bisa dipakai,” kata seorang Kades.

Sebelumnya, Ruspal membenarkan, aplikasi perkebbas tidak bisa digunakan. Asa masalah maintenance.

(SSR/RZD)