PKBI Dorong Penanganan HIV/AIDS di Medan Tak Hanya Bertumpu pada Dinas Kesehatan

PKBI Dorong Penanganan HIV/AIDS di Medan Tak Hanya Bertumpu pada Dinas Kesehatan
PKBI Dorong Penanganan HIV/AIDS di Medan Tak Hanya Bertumpu pada Dinas Kesehatan (Analisadaily/zulnaidi)

Analisadaily.com, Medan – Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Medan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi masyarakat sipil, serta komunitas. Penanganan HIV tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi harus dilakukan secara terpadu melalui edukasi, pencegahan, penjangkauan, dan pendampingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Technical Officer PKBI Sumatera Utara, Eka Prahardian Abdurrahman, dalam pertemuan di Kantor PKBI Sumut, Kamis (19/11/2026). Ia menilai, keterlibatan lintas sektor semakin penting menyusul berkurangnya ruang intervensi program pencegahan dan pendampingan HIV, khususnya bagi kelompok masyarakat berisiko tinggi.

Pertemuan dihadiri Technical Officer SSR PKBI, BAPEDA Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan, Dinas Sosial Kota Medan, Dinas PAriwisata Kota Medan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemko Medan, Dispora Kota Medan, DP3APMPPKB Kota Medan, ΚΡΑ KOta Medan, YPADHA, JIP Sumut, IPPI Sumut dan OPSI Sumut..

Menurut Eka, program penjangkauan komunikasi berisiko tinggi selama ini memberikan dampak nyata karena membantu masyarakat memperoleh informasi, akses pencegahan, serta pendampingan yang dibutuhkan. Karena itu, pengurangan intervensi di Kota Medan menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama.

Ewok menegaskan, persoalan HIV/AIDS bukan semata-mata urusan Dinas Kesehatan. Berbagai sektor, termasuk pariwisata, ketenagakerjaan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, memiliki ruang untuk mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya.

Ia menjelaskan, perilaku seksual berisiko tidak hanya ditemukan pada kelompok tertentu, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan pekerja sektor swasta, pariwisata, maupun masyarakat umum. Bahkan, penularan HIV kini juga ditemukan pada perempuan dan anak dalam rumah tangga yang terpapar dari pasangannya.

Selain itu, risiko penularan melalui penggunaan narkoba juga menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius.

"Ketika seseorang sudah terinfeksi HIV, tanggung jawab penanganannya memang berkaitan erat dengan Dinas Kesehatan. Namun, upaya pencegahan, edukasi, penyebaran informasi, dan penghapusan diskriminasi merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Bappeda Kota Medan, Adel, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki indikator kinerja yang harus dicapai melalui keterlibatan lintas OPD.

Meski nomenklatur program HIV/AIDS berada pada Dinas Kesehatan, bukan berarti OPD lain tidak dapat mengalokasikan anggaran. Setiap perangkat daerah dapat menjalankan kegiatan pencegahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Ia mencontohkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) dapat mengambil peran melalui sosialisasi HIV/AIDS kepada anak dan kelompok masyarakat.

"Benang merahnya sudah ada. Tinggal bagaimana masing-masing OPD menyesuaikan program dan kegiatan yang bisa dilakukan terkait pencegahan HIV/AIDS. Dinas Kesehatan berada pada aspek kuratif, sedangkan OPD lainnya dapat memperkuat aspek pencegahan," jelasnya.

Adel berharap pendekatan ST3 dapat dilaksanakan secara konsisten di masing-masing OPD. Menurutnya, pendekatan tersebut bukan hal baru, tetapi selama ini belum optimal diterapkan dalam pelaksanaan program lintas sektor.

Melalui sinergi tersebut, penanggulangan HIV/AIDS di Kota Medan diharapkan tidak berhenti pada pengobatan, tetapi juga mampu memperkuat pencegahan, memperluas edukasi, menjangkau kelompok rentan, serta menciptakan lingkungan yang bebas stigma dan diskriminasi.

Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penularan HIV/AIDS dapat menjadi gerakan bersama, bukan hanya beban satu instansi.

(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi