Delegasi Aceh dipimpin Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar bertemu Dubes Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket (Analisadaily/Muhammad Saman)
Analisadaily.com, Jakarta - Delegasi Aceh yang dipimpin Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin, bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, membahas tentang MoU Helsinki.
Malik Mahmud mengatakan, implementasi MoU Helsinki belum sepenuhnya terealisasi hingga saat ini sesuai perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Padahal sudah 15 tahun perdamaian Aceh belangsung.
"Ada beberapa poin yang belum terlaksana. Saya beberapa waktu lalu berjumpa Presiden Joko Widodo membahas tentang MoU Helsinki dan respons Presiden sangat bagus," ujar Malik Mahmud di Kedutaan Besar Uni Eropa, Menara Astra, Jakarta, Rabu (19/2).
Presiden Jokowi, kata Malik Mahmud, juga berharap poin-poin yang belum terealisasi dapat segera diselesaikan, terutama butir MoU terkait bendera dan lambang Aceh.
"Presiden meminta waktu tiga bulan," ujar mantan Perdana Menteri GAM ini.
Malik menambahkan, harus diakui, pertumbuhan ekonomi Aceh terpuruk saat konflik berkepanjangan terjadi di Tanah Rencong.
Namun setelah damai, pihaknya berkeinginan untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah investasi bagi siapapun. "Karena kondisi Aceh sekarang sudah sangat aman," sebutnya.
Dia juga mengundang Dubes Uni Eropa untuk berkunjung ke Aceh guna melihat perkembangan Aceh dan potensi investasi yang ada di sana.
"Direncanakan dubes akan datang pada 2 Maret 2020," jelasnya.
Dubes Uni Eropa, Vincent Piket, menyambut baik dan berterima kasih atas laporan yang disampaikan kepadanya. Selanjutnya, diskusi yang berlangsung satu jam itu akan segera dilaporkan ke pimpinan di negaranya.
"Karena saya masih baru sebagai dubes, saya belum terlalu agresif. Namun saya akan laporkan ke pimpinan di negara saya, apa yang saya dapatkan hari ini. Karena ini sesuatu yang sensitif," ujarnya didampingi Political Advisor, Laura Beke.
Terkait perekonomian, pihaknya juga akan berusaha mencari investor untuk Aceh supaya dapat berinvestasi di provinsi paling ujung barat pulau Sumatera itu.
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe turut didampingi Ketua Partai Aceh (PA)/Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf yang juga mantan Wakil Gubernur Aceh, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Wakil Ketua KPA Kamaruddin Abubakar, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, Ketua KPA Wilayah Bireuen, Darwis Djeunib, Juru Bicara KPA Azhari Cage dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Muhammad Raviq.
(MHD/EAL)
