Oleh: Hasan Sitorus

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sum­ber daya beberapa kali menegaskan Danau Toba akan dijadikan sebagai Monaco Asia. Hal ini berarti Danau Toba akan dija­dikan sebagai lokasi wisata kelas dunia. Misi ini patut diacungi jempol dan harus didukung oleh semua pihak, karena bila hal ini dapat terwujud maka dipastikan akan membuka lapangan kerja yang besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Danau Toba mempunyai pe­luang besar untuk dijadikan sebagai lokasi wisata kelas dunia, karena memiliki keinda­han alam yang luar biasa dan bentuk geo­morfologi yang unik sebagai hasil letusan gu­nung berapi ribuan tahun yang lalu (Kaldera Toba) yang belakangan ini sudah diajukan sebagai taman dunia (Global Geopark) ke UNESCO.

Disamping itu, peluang pengembangan kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata dunia adalah potensi budaya lokal yang layak jual seperti situs pening­galan budaya, atraksi budaya, kerajinan tradisional dan ornamen-ornamen berciri lokal yang sangat disukai wisatawan manca negara.

Tantangan

Untuk menjadikan Danau Toba sebagai Monaco Asia, cukup besar tantangan dan hambatan yang akan dihadapi, khususnya dalam pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata. Dari segi lokasi tujuan wisata, kawasan Danau Toba relatif jauh dari pusat kedatangan wisatawan domestik dan inter­nasional, yakni kota Medan. Dari Bandara Kuala Namu, dibutuhkan waktu 4 - 5 jam untuk menempuh perjalanan menuju kota wisata Parapat dan sekitarnya, dan banyak orang menilai perjalanan itu relatif mele­lahkan dan membosankan ditambah sarana jalan yang tidak mulus.

Oleh sebab itu, faktor utama yang menjadi pusat perhatian dalam pengembangan Danau Toba sebagai Monaco Asia adalah pengem­bangan sistem transportasi yang efisien dan nyaman. Untuk mencapai hal ini, maka pengembangan pelabuhan udara menjadi kunci untuk pengembangan Danau Toba menjadi tujuan wisata kelas dunia.

Di sekitar kawasan Danau Toba sesung­guhnya terdapat 3 bandara yang dapat dikembangkan sebagai bandara berkelas internasional, yakni Bandara Sibisa di Kecamatan Ajibata, Bandara Silangit di Kecamatan Siborongborong, dan Bandara di Kecamatan Ronggur Nihuta di puncak Pulau Samosir. Pembangunan dan pengembangan bandara tersebut untuk mendukung kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional, tentu harus melihat posisi lokasi bandara dan prasarana yang sudah ada, sehingga dapat ditetapkan skala prioritas.

Dilihat dari posisi geografis, maka lokasi Bandara Sibisa yang paling dekat dengan pusat wisata Danau Toba, karena Kecamatan Ajibata sudah merupakan bagian dari kawasan Danau Toba. Namun dilihat dari segi parasarana yang ada sekarang ini (kondisi eksisting) masih sangat minim dan membutuhkan dana yang besar untuk pembangunannya. Tetapi kita tidak perlu pesimis, karena dengan adanya kemauan yang kuat dari pemerintah khususnya dari Kemenko Kemariti­man dan Sumberdaya beserta kementerian terkait, kita berkeya­kinan bahwa Bandara Sibisa bisa segera dibangun menjadi bandara berkelas dunia, yang sudah barang tentu melibatkan investor dalam luar negeri.

Bandara Silangit yang sudah mulai dikembangkan baru-baru ini dan mampu didarati pesawat fokker, dari segi lokasi masih relatif jauh dari kawasan wisata Danau Toba, karena masih dibutuhkan waktu perjalanan 1 - 2 jam dari Siborong­borong ke kota Parapat. Oleh sebab itu, perlu dipertim­bangkan secara matang bandara mana yang menjadi prioritas untuk dibangun di waktu mendatang, yang secara langsung efektif mendukung pengembangan wisata Danau Toba berkelas dunia.

Di daerah Pulau Samosir, khususnya di Kecamatan Ronggur Nihuta, menurut penduduk setempat sudah ada patok bandara di sana dan sudah lama dibuat ketika Sumatera Utara dipimpin Gubernur Marah Halim. Dari segi lokasi, bandara ini sudah berada di lokasi wisata Pulau Samosir dan hanya mebutuhkan waktu sekitar 35 menit menuju Kota Pangururan.

Pembangunan bandara di kawasan Danau Toba tersebut membutuhkan dana yang besar, sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan APBN. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengajak dan mendorong pihak swasta untuk terli­bat dalam pemba­ngunan berbagai unsur pengem­bangan bandara, yang harus didukung secara maksimal oleh peme­rin­tah daerah terutama da­lam penyediaan lahan sesuai kebutuhan.

Hambatan

Dalam membangun pariwisata Danau Toba sekelas Monaco, maka salah satu hambatan yang akan kita hadapi adalah benturan antar sektoral. Sekarang ini peruntukan perairan Danau Toba ada yang ditujukan untuk ke­giatan perikanan tangkap dan budidaya ikan, dan disisi lain ada kebijakan untuk pengembangan wisa­ta. Bila memang pemerintah sungguh-sungguh ingin menjadikan Danau Toba sebagai Monaco Asia, maka diperlukan revolusi kebijakan, yakni seluruh kegiatan pemanfaatan kawasan Danau Toba hanya untuk tujuan pariwisata, sehingga Danau Toba menjadi bersih dari pencemaran keramba ikan dan limbah domestik.

Untuk mewujudkan hal itu, maka penge­lolaan kawasan Danau Toba harus dalam bentuk Otorita, sehingga seluruh program yang akan dijalankan tidak akan tumpang tindih dengan kepentingan daerah yang selalu berselubung untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam situasi seperti ini, maka dibutuhkan program-program ekonomi kreatif di kawasan ini untuk mengalihkan kegiatan petani penangkap ikan dan pembudidaya ikan yang selaras dengan pengemban­gan pariwisata Danau Toba, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Dengan perkataan lain, masyarakat lokal sebagai pemangku kepenti­ngan pembangunan pariwisata Danau Toba harus dilibatkan secara aktif mulai dari perencanaan hingga implementasi program, sehingga tidak menjadi penonton dikampung sendiri.

Disamping itu, faktor lain yang menjadi hambatan dalam pembangunan priwisata Danau Toba adalah status pemilikan lahan yang masih banyak milik marga-marga, sehingga secara hukum sangat menyulitkan pengalihan status tanah karena tidak memi­liki PBB. Oleh sebab itu, diperlukan tero­bosan bagi pemerintah daerah dalam pene­tapan status lahan agar tidak menghambat pembangunan pariwisata Danau Toba, apakah melalui pendekatan budaya lokal seperti pemberian pago-pago atau dengan metode yang lain.

Disisi lain kita harus bertanya, apakah masyarakat di kawasan Danau Toba siap menerima perubahan yang sangat signifikan bila Danau Toba dijadikan sebagai Monaco Asia ? Dibutuhkan perubahan sikap mental masyarakat lokal bila ingin Danau Toba goes international. Perubahan itu terutama dalam aspek sosial budaya yang mencakup sikap keramah tamahan penduduk terhadap wisatawan, dapat mentoleransi budaya asing, tidak memaksakan kehendak, mampu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan yang secara mendalam disadari sebagai bagian dari iman. Penulis optimis, masyarakat lokal yang dominan etnik Batak pasti mau membersihkan dirinya (paias dirina), membersihkan rumahnya (paias jabuna), membersihkan pekarangannya (paias alamanna), dan membersihkan hatinya (paias rohana). ***

Penulis adalah Guru Besar Ilmu Perikanan dan Kelautan di Universitas Nommensen Medan.