Ketua Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia (AESBI), Hasan Johnny Widjaja mengatakan, meski larangan dari Tiongkok atas ekspor manggis dan salak sudah terjadi selama 4 tahun, pemerintah terkesan lambat menyikapi kondisi tersebut.
“Ini jahat sekali buat petani buah kita, di sisi lain mereka harus menghadapi banyak buah impor murah yang masuk, tapi ekspor ke sana tak bisa. Harusnya pemerintah juga bisa bersikap, balas larang juga impor buah dari Tiongkok. Apa yang ditakutkan,” ucap Hasan kepada detikFinance, Minggu (20/11).
Dia melihat, ada ketidakadilan dalam kebijakan pembukaan impor buah, lantaran eksportir buah dari Indonesia mengalami hambatan di Tiongkok, namun di sisi lain buah impor dari Negeri Tirai Bambu itu begitu membanjiri pasar dalam negeri.
“Jauh sekali perlakuannya. Anda jalan dari Jakarta sampai Garut, banyak sekali buah impor Tiongkok. Biar adil dilarang juga dong, kita dipersulit (ekspor), tapi respons pemerintah lambat sekali,” ujar Hasan.
Akibat kesulitan masuk Tiongkok, eksportir manggis maupun salak pun terpaksa mengirim buah ke Malaysia. Dari Negeri Jiran tersebut, salak dan manggis asal Indonesia diekspor kembali ke Tiongkok dengan label produk Malaysia.
“Salak dan manggis laris di Tiongkok, tapi karena dari Indonesia dilarang masuk, akhirnya terpaksa kita pakai negara ketiga. Biasanya kita pakai Malaysia, jadi kalau kita mau ekspor manggis dan salak ke Tiongkok, nggak bisa langsung, kita lewat Malaysia dulu,” pungkas Hasan.
Banyak Impor
Punya kekayaan verietas buah tropis yang luar biasa banyaknya, bukan jaminan Indonesia jadi negara pengekspor buah besar. Volume ekspor bahkan terbilang kecil jika dibandingkan dengan buah impor yang membanjiri pasar dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo), Khafid Sirotudin mengatakan, banyak sekali buah tropis yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri, namun malah bergantung pada buah impor, jeruk salah satu contohnya.
“Negara ini kaya varietas buah, kaya saja, tapi barangnya sedikit. Contohnya jeruk saja lah. Enak jeruk kita, banyak pula yang enak daripada impor, ada Jeruk Medan, Jeruk Pontianak, Jeruk Kintamani, Jeruk Probolinggo, dan masih banyak lagi. Lebih banyak malahan Jeruk Mandarin,” ucap Khafid kepada detikFinance, Minggu (20/11).
“Masalahnya jeruknya ada apa nggak? Karena nggak diperhatikan. Orang malas tanam karena harga jatuh karena impor. Petani itu nggak mau tanam sesuatu yang nggak menghasilkan uang. Saya datang ke sentra jeruk, pas panen banyak, begitu besoknya sudah nggak ada. Karena nggak diatur sama pemerintah, dibiarkan saja,” kata dia lagi.
Jika pemerintah serius menggarap buah sebagai komoditas penting, seharusnya pemerintah bisa membuat aturan jelas terkait impor buah yang bisa masuk ke Indonesia.
“Kalau mau diperjelas aturannya, silakan saja dibebaskan masuk buah subtropis. Tapi untuk buah tropis seperti jeruk nggak perlu impor, toh bisa diproduksi banyak sama lokal. Kalau Tiongkok saja bisa larang manggis dan salak masuk ke negaranya, kenapa kita tidak. Apa yang ditakutkan,” ujar Khafid.
Apalagi, menurutnya, konsumsi buah per kapita Indonesia masih rendah yakni 35 kilogram per orang per tahun. Ketergantungan impor akan semakin besar jika buah lokal terus dianaktirikan dibandingkan komoditas lain seperti kelapa sawit atau pangan pokok.
“Kalau sekarang saja per kapita 35 kilogram itu dicukupi dari impor, bagaimana kalau sudah naik jadi 50 kilogram per kapita, dikalikan 250 juta penduduk, bayangkan berapa besar impor buahnya. Jadi nggak perlu cari ekspor, fokus dulu saja bagaimana kembangkan buah untuk substitusi impor,” tandas Khafid. (dtc)
