Oleh: Bersihar Lubis. Tidak mudah menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Bukan cuma karena stigma masa silam, bahwa Sumut diplesetkan sebagai singkatan dari “Semua Urusan Memakai Uang Tunai.” Tetap bukan kebe­tulan pula jika dua gubernur terdahulu, yakni Syamsul Arifin (2008-2012) dan Gatot Pujo Nugroho (2013-2016) terlibat dalam kasus skandal korupsi.

Dalam suasana psikologi sosial dan politik itulah, Tengku Erry Nuradi, yang tadinya Wakil Gubernur Sumut tampil meng­gantikan Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Apa boleh buat, Tengku Erry harus berkeringat “mencuci piring” yang diwarisi dari penda­hulunya.

Ada banyak hutang Pemerintah Provinsi Sumut kepada daerah kabupaten kota, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) yang  berjumlah Rp 2,3 triliunan sejak 2014, dan baru lunas semua pada 2017.

Belum lagi banyaknya yang terlibat kasus korupsi di era Gatot, baik anggota DPRD maupun beberapa pejabat daerah, membuat Tengku Erry harus berjuang  menghapus citra masa lalu yang muram itu.

Mungkin latarbelakang itulah yang membuat Tengku Erry menemukan jargon “Sumut Paten.” Sebetulnya, istilah paten ini dalam Kamus Bahasa Indonesia bemakna sebuah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas permohonannya untuk menikmati sendiri temuannya serta perlin­dungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain. Itu memang diatur di dalam UU 14 Tahun 2001.

Namun Tengku Erry mencuplik istilah paten itu dari bahasa slang Medan, yakni    bahasa informal (tidak baku) yang tidak digunakan dalam percakapan formal. Inilah bahasa gaul khas anak Medan, yang artinya “hebat” atau “bagus.” Jadi, Sumut Paten itu berarti Sumut Hebat atau Sumut Bagus.

Saya teringat kepada pidato-pidato Bung Karno yang juga selalu memberi judul yang sugestif dan rada provokatif. Misalnya, ada yang bertajuk “Jas Merah” (Jangan Sekali-kali MeninggalKan Seja­rah) atau “Tahun Viveri Veri Coloso” yang membangkitkan gelora dan semangat rakyat.

Mungkin, Tengku Erry pun ingin mem­bang­kitkan semangat rakyat Sumut dari ber­bagai kelapisan sosial politik dan ekonomi berjuang supaya Sumut bisa lebih “paten” dari masa-masa sebelumnya. Dia cuplik se­buah istilah yang mem­bumi dan akrab dengan masyarakat lokal.

Tak pelak, istilah paten bahkan telah menjadi slogan atau tagline Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). Sering sekali kita dengar istilah menuju “Sumut Paten” menuju “Sumut Sejahtera” dalam berbagai ke­giatan Pem­provsu. Tagline itu bahkan ba­nyak terpampang di berbagai billboard dan spanduk di berbagai ruang publik di Sumut. 

He-he, bukan kebetulan pula jika istilah “paten” dapat pula diartikan sebagai “Pak Tengku Erry Nuradi” yang tak lain Gubernur Sumut. Ada semacam personifikasi, meski ini hanya soal semantik bahasa, yang kebe­tulan belaka.

Namun saya ingat Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubsu di DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz pada 17/5/2017 lalu meminta Pemprovsu segera menghentikan penggu­naan jargon tersebut. Apalagi, dalam Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubsu akhir tahun anggaran 2016 diketahui banyak sekali kegagalan pemerintah menge­lola Sumut.

Peringkat dan status kinerja penyelengga­raan Pemda secara nasional 2014 yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada akhir 2015 pun, Provsu berada di urutan 27 dari 33 provinsi. Padahal, provinsi baru, Kepulauan Riau mampu menempati posisi 6

Kemudian, kapasitas fiskal 2016 yang dirilis Kementerian Keua­ngan, Pemprovsu berada pada peringkat 26 dari 34 provinsi. Pertumbuhan ekonomi Sumut 2016 hanya 5,02% dari asumsi sebesar 5,69%.

Angka pengangguran terbuka ditargetkan 5,41% pada 2016. Tapi ternyata menjadi 6,00%-6,5%. Penduduk miskin yang dite­tap­kan 9,31%, malah meningkat menjadi 10%-10,50% di Sumut.

Saya kira kritik itu haruslah didengarkan oleh Tengku Erry. Memang harus dimaklumi, bahwa tahun 2016 adalah tahun pertama Tengku Erry menjadi Gubernur Sumut defenitif.

Lagi pula “Sumut Patetn” adalah sebuah cita-cita, bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Tapi bercita-cita harus dibarengi dengan kerja keras untuk mewujudkannya. Sebuah cita-cita bukanlah tabu, tetapi wajar belaka.

Berbau Pilgubsu 

Wah, jargon “Sumut Paten” ternyata kian ramai. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut pernah mengusulkan hak angket. Tagline tersebut dinilai mengarah kepada penokohan personal tertentu untuk kepentingan Pilgubsu 2018.

Padahal setahu juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumut Bur­hanuddin Siregar, visi misi Sumut, adalah “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumut Sejahtera.” “Itulah yang ditetapkan dalam RPJMD 3013-2018,” ujar Burhanuddin, suatu kali.

Fraksi PKS menilai, dari LKPj Gubsu tahun anggaran 2016 tidak menunjukkan terwujudnya Sumut berdaya saing. Lagi pula,  DPRD tidak pernah membahas segala yang berhubungan dengan slogan tersebut. Jadi, setiap anggaran yang berasal dari APBD terkait dengan Sumut PATEN harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Namun Tengku Erry malah menilai kritik itu sebagai masukan yang berharga bagi diri­nya, maupun berbagai jajaran dinas di bawah Pemprovsu.  

Bahkan, bagai berbalas pantun, Tengku Erry  mengatakan bahwa slogan Sumut Paten telah menunjukkan 15 indikasi prestasi yang sudah diraih. Antara lain, APBD Sumut terus melejit.

Di tahun 2016 APBD Sumut menjadi Rp10 triliun, sedangkan di 2017 menjadi Rp13 triliun. “Sejak Indonesia merdeka tidak pernah APBD Sumut tembus di angka Rp10 triliun,”ujar Erry, suatu waktu, di depan para wartawan di Medan

Provinsi Sumut juga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecu­alian (WTP) selama dua tahun berturut-turut. Keuangan daerah juga sehat karena tidak ada lagi utang Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya mem­belenggu finansial pemerintah provinsi Sumut.

Bahkan, di Sumut kini banyak proyek na­sional seperti berbagai ruas jalan tol, pem­bangunan pelabuhan internasional Kuala­­tanjung, pembenahan destinasi wisata Danau Toba, yang kelak akan memacu pertumbuhan ekonomi di Sumut.

Demikianlah Tengku Erry yang berlatar belakang seorang pengurus Kadin, HIMPI dan REI di Sumut sebelum menjadi Bupati Serdang Bedagai (2005-2013) dan akhirnya menjadi Wakil Gubernur Sumut dan Gubernur Sumut menjawab isu Sumut Paten itu. 

Memimpin Sumut memang tidak mudah. Provinsi  ini dihuni banyak etnik. Ada Batak, Melayu, Nias, Karo, Simalungun dan Fakfak. Bahkan juga turunan India, Arab dan Tionghoa. Juga dihuni keberagaman agama dan terdiri dari 33 kabupaten kota dengan penduduk hampir 14 juta jiwa.

Tengku Erry harus menatanya dengan tak membeda-bedakan suku, agama dan daerah. Dia harus menjadi “bapak” yang kehadi­rannya dirasakan oleh berbagai kalangan yang majemuk di Sumut.  

Memang, ada kesan bahwa isu Sumut Paten ini memanas karena angin Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) sudah mulai berembus sepoi-sepoi. Saya kira sah-sah saja, apalagi Pilgubsu akan berlangsung Juni 2018.  Yang penting, janganlah sampai saling eskete (saling bermusuhan) hanya gara-gara soal slogan Sumut Paten. Semoga hanya ka­rena saling “perli” (menggoda) demi ke­pen­tingan rakyat. Lalu, enceng (selesailah). ***

Penulis adalah jurnalis berdomisili di kota Medan