"Hasil ini merupakan kabar baik buat kita semua, meskipun ada catatan-catatan yang masih perlu mendapat perhatian serius," kata Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, dalam acara paparan Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Medan, Rabu (11/12).

Hendry menjelaskan, sejumlah temuan yang dinilai membuat Kemerdekaan Pers terganggu, dan keadaan itu terus terjadi sejak IKP 2016, 2017, 2018, dan 2019, di antaranya intervensi ruang redaksi tidak lagi tunggal ditentukan oleh kekuasaan negara, seperti zaman otoritarian.

Melainkan juga, kolusi kekuatan negara dengan bisnis. Misalnya antara pemerintah daerah dengan pemilik perusahaan pers melalui ‘perjanjian kerja sama’ atau bauran antara kekuatan negara dan kekuatan bisnis. Misalnya pemilik perusahaan pers yang juga pendiri atau pimpinan partai politik.

"Ketegangan mempertahankan batas api, antara peran ruang redaksi serta peran pemilik atau pengelola media pers, semakin tinggi," ucap Hendry.

Implikasinya, lanjut Hendry, hidup atau matinya watak ruang redaksi yang independen dan berorientasi pada publik digantungkan pada komitmen sosok-sosok pemilik media.

"Bergantung pada pengelola media pers di satu sisi, dan redaktur di sisi lain dalam memanfaatkan kemerdekaan pers untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pencarian kebenaran," tuturnya.

Rekomendasi untuk Kemerdekaan Pers Indonesia

Di samping mengungkap fakta-fakta di atas, Dewan Pers juga menyampaikan tiga poin rekomendasi untuk Kemerdekaan Pers Indonesia, di antaranya memperkuat independensi dari kelompok yang kuat, perlunya kesejahteraan karyawan pers dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

Menurutnya, para jurnalis perlu meningkatkan independensi dari pemilik media, pemerintah, pengusaha, aparat penegak hukum, dan kelompok masyarakat. Kemudian pembinaan kepada perusahaan media, terutama berbasis online agar memenuhi persyaratan sebagai perusahaan media.

"Ini penting agar media tidak hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga mengedepankan sikap profesionalisme dan menjunjung tinggi etika pers," ucapnya.

Terakhir, kesetaraan akses bagi kelompok rentan adalah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2019 merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers di 34 provinsi di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan terhadap 408 orang, yang berasal dari beranekaragam latar belakang pekerjaan, seperti advokat/pengacara, akademisi, jurnalis, pemilik media, komisioner lembaga (KPU, KPID, KIP), organisasi non-pemerintah, politisi, TNI/Polri, wiraswasta dan karyawan swasta.