Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri tahun 2020 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1).

Dalam keterangan persnya, Tito menjelaskan beberapa hal yang jadi masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada 2020.

"Iya ini kan ada rapim TNI dan Polri, saya diminta hadir oleh Bapak Panglima dan Bapak Kapolri memberikan masukan, saya sudah sampaikan bahwa Pilkada 2020 yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 23 September 2020 nanti ada 270 daerah," ujarnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan, keberhasilan atau kesuksesan Pilkada sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP harus netral dan mampu merencanakan kegiatan dari setiap tahapan Pilkada dengan baik.

Tito juga menekankan kepada semua pihak untuk senantiasa bersama-sama mengawal dan menjaga legitimasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Pemerintah mendukung, terutama Kemendagri, melalui berbagai program dan tahapan mulai dari meyakinkan anggaran yang tertuang dalam NPHD cukup, selain itu dari para peserta baik partai politik pengusung maupun pasangan calon, saya minta untuk berkompetisi lah secara sehat, gunakan cara-cara yang sehat, siap menang siap juga untuk kalah, karena tidak mungkin semuanya menang, pasti ada yang menang dan ada yang kalah, harus siap mental untuk itu, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan, karena akan hal tersebut bisa berpotensi pada konflik dampaknya dapat mengurangi kualitas legitimasi mereka yang menang di mata publik," imbaunya.

Tito Karnavian sampai saat ini menilai dari sembilan provinsi yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) masih aman dan harapannya ke depan tetap terjaga keamanan dan kondusivitas di semua daerah yang melaksanakan Pilkada.

"Saya melihat sembilan daerah yang Pilgub itu rata-rata daerah selama ini kita anggap petanya aman, Nah yang perlu dijaga juga di daerah papua, terutama daerah papua tengah karena ada kelompok bersenjata yang ada di situ, selain itu di beberapa daerah adanya sistem Noken tidak menggunakan sistem one man one vote keterwakilan, nah ini yang perlu dijaga," terangnya.

"Setiap perhelatan Pilkada sangat diperlukan kerja sama semua komponen mulai dari jajaran pemerintah pusat dan daerah, KPU, Bawaslu, DKPP, termasuk teman-teman media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Ormas untuk mendinginkan suasana," pungkasnya.

(HERS/EAL)