Sebelum memberikan sambutannya, Hasto terlebih dahulu menyebut satu persatu petinggi PDIP Sumut, Sumut Japorman Saragih, Sutaro, Junimart Girsang, Sofyan Tan, dan Akhyar Nasution.

Menurut Hasto, sesuai dengan perintah kongres kelima, PDIP terus melakukan konsolidasi. Rakerda ini dilaksanakan senapas dengan Rakernas pertama untuk solid bergerak, menyatu dengan kekuatan rakyat.

"Dalam rakerda ini, partai juga akan melakukan langkah persiapan untuk menghadapi Pilkada serentak di 23 kabupaten dan kota di Sumut, dan secara nasional sudah menetapkan 60 persen," katanya.

Hasto menyebut, Pilkada ini sebagai momentum untuk memperkuat mekanisme partai dalam menyiapkan pemimpin untuk rakyat dan membangun harapan dan masa depan, serta menyelesaikan persoalan dan sekaligus mengintegrasikan dengan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hasto juga mengakui, untuk Kota Medan ada sejumlah nama yang telah mendaftarkan diri ke PDIP untuk mencalonkan sebagai Wali Kota Medan.

"Dari internal PDI Perjuangan, ada Pak Akhyar yang sekarang jadi Plt Wali Kota, ada Mas Bobby yang juga mendaftar, ada juga tokoh-tokoh lain. Tentu saja partai bersikap objektif, partai mendengarkan suara rakyat, dalam waktu dekat kami akan segera mengumumkan. Tahap pertama ada 45 calon yang sudah siap kami umumkan, nanti akan mengikuti sekolah partai," terangnya.

Hasto mengungkapkan, Kota Medan adalah Ibu Kota Sumatera Utara, sehingga wajah Kota Medan dari tata kota, dari taman-taman yang dibangun, dari kebersihannya, terus menjadi ikon Sumatera Utara.

"Kita lihat masyarakat Sumut ini open mind, terbuka, mengejar ilmu pengetahuan, maka kami mencari pemimpin yang betul-betul mampu dan mempunyai komitmen menjadikan Medan ini representasi ikon Sumatera Utara. Termasuk mengejar berbagai potensi smart province, green province, untuk bisa mengalahkan kota-kota besar di negara tetangga," tuturnya.

Akan tetapi, saat disinggung kriteria pemimpin yang dimaksud Hasto ada disosok siapa, Hasto hanya menjawab akan diputuskan.

"Nanti kita umumkan, karena itu kewenangan Ibu Ketua Umum. Tugas kami menyiapkan peta politik, tetapi demokrasi yang dibangun PDIP, ketika keputusan diambil, kader dan anggota wajib menaati itu," ujarnya.

Selain itu, Hasto juga mengakui, partai dalam perspektif ideal, mendorong anggota dan kader partai untuk menduduki jabatan strategis.

"Tapi ini bukan Pemilunya PDIP, tapi Pemilunya rakyat, rakyat sebagai hakim tertinggi, karena itu kami mendengarkan suara rakyat," sebutnya.

Soal elektabilitas antara Akhyar dan Bobby, Hasto menyebutkan, survei yang dilakukan adalah hanya untuk konsumsi internal. Selain itu, tak menutup kemungkinan akan terbukanya peluang incumbent di Kota Medan menjadi calon yang diusung oleh PDIP.

"Kalau dari hasil survey, tentu saja incumbent punya posisi politik untuk tampil di ruang-ruang publik. Tetapi partai mengambil keputusan atas dasar bagaimana komitmen terhadap masa depan, bagaimana komitmen membumikan pancasila dan kepemimpinannya, sehingga survei itu hanya menjadi salah satu alat," ungkapnya.

Mengenai dukungan 21 PAC PDI P di Kota Medan yang mendukung Akhyar untuk menjadi calon Wali Kota Medan, Hasto mengaku suara tersebut akan didengarkan dan menjadi masukan.

"Tentu kami dengarkan, tetapi setelah kami dengarkan, maka Ketua Umum yang memutuskan, siapapun yang akan diputuskan oleh Ketua Umum, maka wajib bagi kita untuk mengikuti rekomendasi itu," tandasnya.

Di tempat yang sama, Akhyar Nasution ketika dimintai tanggapannya soal sinyal-sinyal akan restunya PDIP terhadap pencalonannya, belum mau berkomentar.

"Saya rasa enggak usah komentar dulu," ucapnya singkat.

(JW/RZD)