Era Orde Lama dan Orde Baru menimbulkan berbagai polemik. Untuk memperbaiki itu terus dilakukan perubahan yang tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi dengan sistem perwakilan.

Pergerakan reformasi adalah puncak berakhirnya masa Orde Baru yang sarat dengan tekanan dan pembatasan bahkan nepotisme.

Masa ini akhirnya berubah pesat di masa reformasi dimana rakyat mulai merasakan kedaulatan dalam ikut menentukan pejabat di atasnya, baik legislatif maupun eksekutif di semua tingkatan.

Namun hal ini belum maksimal karena masih ada celah bagi setiap orang untuk memainkan peraturan yang ada demi meluruskan kehendak dan kepentingan kelompok maupun pribadi.

UUD 1945 yang sudah berulang kali mengalami amandemen ternyata belum mampu meng-cover apa yang menjadi keinginan dan tujuan reformasi.

Pemilu dan Pilkada yang harusnya berjalan jujur adil, transparan, langsung, bebas dan rahasia ternyata masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat banyaknya Pilkada yang tidak berjalan secara demokratis sesuai undang-undang.

Contoh yang bisa kita ambil adalah adanya calon tunggal, adanya aliran dana atau money politic yang nyata dan terang-terangan terjadi namun tidak dapat disentuh oleh hukum.

Belum lagi adanya monopoli suara atau kursi oleh beberapa pihak dengan membeli hampir semua kursi partai yang ada sehingga menyebabkan tidak ada calon lain yang menjadi saingan atau pilihan lain bagi rakyat. Alhasil rakyat harus dihadapkan pilihan dengan kotak kosong.

Berdasarkan fenomena dan kondisi objektif di atas maka perlu kiranya pemerintah dan anggota legislatif melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Beberapa persoalan yang harus segera dituntaskan agar demokrasi yang sehat bisa segera terwujud adalah:

1. Perlu dibuat batasan mahar politik bagi calon kepala pemerintahan, baik presiden, gubernur, bupati maupun walikota. Secara konkrit hal ini bisa dibuat berdasarkan jumlah kursi maupun jumlah suara partai.

2. Melakukan perubahan dan penegasan terhadap penyelenggara dan peserta Pemilu mengenai money politic, misalnya dengan memberikan sanksi tegas berupa diskualifikasi langsung kepada pihak yang melanggar. Hal ini akan akurat ketika dilakukan dengan cara seksama dan simultan oleh semua pihak yang terkait.

3. Perlu adanya aturan yang jelas tentang pelanggaran kampanye. Petugas harus komitmen dan konsekuen dalam melaporkan dan menindak sesuai porsinya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan jika didukung oleh regulasi yang singkat, tepat dan akurat.