Namun, kata dia, upaya melakukan pemulihan kondisi perekonomian itu tidak bisa diam dengan alasan musibah global yang hanya bisa dilakukan bila virus tersebut sudah tidak ada lagi.

“Kita akui virus Corona ini berdampak kepada semua sektor. Tapi apakah harus menunggu benar-benar virus ini hilang baru bisa dipulihkan ekonomi kita,” ungkap Safrul Hayadi kepada Analisadaily.com, Rabu (8/4), dengan nada tanya.

Menurutnya, perang terhadap wabah COVID-19 yang tidak nampak dan belum pasti kapan berakhirnya, tidak bisa disikapi hanya dengan menunggu sementara kebutuhan rakyat tetap berjalan. Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan membantu masyarakat lewat sembako yang diberikan, sifatnya sementara.

“Kebijakan bantuan sembako yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bagus dan sangat positif di tengah dampak perekonomian global ini. Tapi sampai dimana kemampuan pemerintah memberikan bantuan tersebut dengan ketidakpastian berakhirnya wabah virus ini,” ungkap Safrul.

Safrul meyakini, pola bantuan pemerintah dengan memberikan sembako jika sepenuhnya diterapkan tanpa memberikan solusi terhadap permasalahan perekonomian saat ini, dapat menyebabkan negara bangkrut dan dampak sosialnya di tengah-tengah masyarakat justru lebih berbahaya.

Kebijakan pemerintah mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk berkumpul dan keluar rumah bila tidak penting perlu diterapkan dalam memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Namun kebijakan ini sifatnya langkah antisipatif. Harus lebih mengarah kepada kebijakan yang menjamin roda perekonomian tetap berjalan.

Ekonomi Lokal

Safrul menilai solusi terhadap permasalahan perekonomian yang melemah akibat wabah COVID-19 bisa dilakukan dengan penguatan ekonomi lokal. Penguatan tersebut lewat payung hukum yang dikeluarkan pemerintah dengan jaminan serta indentifikasi zona-zona daerah yang potensi bisa diberdayakan.

Kabupaten Sergai dengan motonya “Tanah Bertuah Negeri Beradat” misalnya, potensi lokalnya adalah pertanian terutama persawahan. Sektor pertanian ini tidak boleh berhenti berproduksi disebabkan wabah COVID-19.

“Kalau petani tidak turun ke sawah, rakyat Indonesia mau makan apa ? Makanan pokok kita mayoritas kan beras,” ucapnya.

Karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan terhadap sektor ekonomi lokal ini bahwa produksi mereka akan tetap dibeli. Meski pun pihak swasta tidak mau menerima hasil panen mereka, maka pemerintah harus melakukan intervensi dengan membeli hasil panen pertanian masyarakat yang selanjutnya dibagikan kembali kepada masyarakat.

“Dengan adanya intervensi pemerintah sebagai jaminan terhadap hasil panen masyarakat, meski tidak maksimal seperti masa normal, maka perekonomian masyarakat akan tetap berjalan,” jelas Safrul.

Saat ini menurutnya, efek perekonomian memburuk karena kebijakan pemerintah pusat terkait wabah COVID-19 berskala nasional yang kondisi sebenarnya tidak secara menyeluruh dialami daerah-daerah.

Namun karena kebijakan tersebut berskala nasional, akhirnya daerah-daerah yang tingkat penyebaran COVID-19 tidak tinggi menjadi terdampak. Sebab tindakan antisipasi seperti, memperketat orang-orang dari luar daerah yang keluar dan masuk ke daerah lain terlambat dilakukan, akhirnya penyebarannya menjadi meluas.

Safrul mengakui dan sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 agar tidak meluas. Tapi ia tidak sepakat wabah itu menyebabkan kebijakan terhadap pemulihan perekonomian masyarakat dibiarkan.

“Wabah Corona ini memang melemahkan perekonomian. Sudah pasti. Tapi jangan sampai negara bangkrut. Salah satu solusinya pemerintah harus memberikan jaminan dan menguatkan ekonomi lokal suatu daerah,” tandasnya.

(AK/CSP)