Komisi E DPRD Sumatera Utara bersama Sekdakota Tebingtinggi, Mhd Dimyathi dan Staf Ahli Pemko Drs Bambang Sudariono usai pertemuan manampung aspirasi, melihat langsung, edukasi dan pengawasan terkait pandemi Corona di Kota Tebingtinggi. (Analisadaily/Efendi Lubis)
Analisadaily.com, Tebingtinggi – Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimyathi mengatakan, jumlah angka kemiskinan di Kota Tebingtinggi semakin hari terus bertambah.
Sampai saat ini tercatat sebanyak 12.579 di luar data jaring pengaman sosial. Tetapi angka tersebut tidak bisa serta merta ditetapkan menjadi data valid karena angkanya selalu berubah-ubah.
“Kalau hari ini angkanya 12.579 tiga hari ke depan, bisa bertambah lagi jumlahnya, karena setiap waktu ada PHK sedangkan UMK banyak yang tidak jalan, bisa saja angka tersebut menjadi 15.000,” kata Dimyathi pada pertemuan dengan Anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara di Balaikota Jalan Sutomo Tebingtinggi, Senin (4/5).
Kepada Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara yakni Tia Ayu Anggarini, Ingan Amin Barus, Mara Jaksa Harahap, Pintor Sitorus, Anita Lubis, serta Anggota DPRD Tebingtinggi Mhd Hazly Azhari, ia mengaku kecewa atas pertemuan antara Sekda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dengan Sekda Provinsi Sumatera Utara, yang menetapkan data valid untuk warga miskin di Kota Tebingtingi.
Kekecewaan itu disebabkan data valid yang ditetapkan Provinsi sangat tidak relevan dengan jumlah angka kemiskinan di Kota Tebingtinggi. Sehingga Kota Tebingtinggi dianggap mampu mengatasi sendiri dampak himpitan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19.
“Padahal Pemko Tebingtinggi sudah merasionalisasi anggaran Tahun 2020,” ujar Dimyathi.
Menjawab pertanyaan Komisi E Anggota DPRD Sumatera Utara, terkait bantuan pemerintah pusat (BLT) terkait pandemi Covid -19, Dimyathi secara tegas mengatakan, sampai saat ini meski data sudah dimasukkan, tetapi bantuan pemerintah pusat masih ‘isapan jempol’.
“Kondisi APBD Kota Tebingtinggi atau kondisi keuangan Pemko Tebingtinggi yang sangat terbatas,” sambungnya.
Dimyathi pun berharap agar pemerintah provinsi dapat menentukan realistis angka validasi dengan melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak virus Corona di Kota Tebingtinggi.
“Pada umumnya yang paling banyak terdampak itu adalah di perkotaan,” tambah Dimyathi.Komisi E DPRD Sumatera Utara berjanji akan berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencari solusi terbaik dalam menanggulangi dampak himpitan ekonomi warga masyarakat terdampak Corona.
(FEL/CSP)
