Hal ini terlihat banyaknya proyek pembangunan di RSUD Batubara yang menggunakan dana Covid-19 tidak memiliki perencanaan yang jelas dan dikerjakan tanpa melalui proses tender, serta tidak memiliki papan plang proyek, Minggu (28/8).

Sebagai salah satu contoh pembangunan sejumlah gedung dan ruangan di RSUD Batubara yang sampai saat ini masih berlangsung.

Apakah proyek di RSUD Batubara bisa dikatakan sebagai proyek darurat bencana? Lantas bisakah dikerjakan tanpa mekanisme proses lelang ataupun tender? Atau mungkinkah ini dinamakan proyek aji mumpung, ataukah proyek yang diatasnamakan proyek Covid-19?

Sebenarnya, apakah yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah ditengah wabah pandemi saat ini? Apa fokus pada pencegahan penularan virus Corona? Ataukah penanggulangan dampak Covid-19 terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat? Ataukah pembangunan infrastruktur di rumah sakit.

Sejauh ini anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 pun masih simpang siur. Seolah-olah pemerintah daerah terkesan tertutup terkait penggunaan anggaran.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, dr Wahid Khusairy, yang juga juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penangan (GTPP) Covid-19, enggan menyampaikan besaran anggaran Corona di Kabupaten Batu Bara. Saat disinggung jumlah besaran anggaran sebanyak Rp 44 milyar, ia juga tidak memberikan jawaban.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Batubara baru menyalurkan 3 milyar lebih bantuan dampak Covid-19 ke 15507 Kepala Keluarga (KK) yang ada di 6 Kecamatan di Kabupaten Batubara. Selebihnya 6 Kecamatan lagi masih mengandalkan bantuan JPS Provinsi.

Kepala Dinas Sosial Batu Bara, Ishak Liza menjelaskan, bantuan dampak covid 19 dari APBD Batubara akan disalurkan ke 15507 keluarga yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Batubara.

Per keluarga akan menerima Rp 200.000 untuk bantuan bulan Juni. Kecamatan Nibung hangus sebanyak 2551 peserta, Sei Balai sebanyak 1383 peserta, Tanjug Tiram sebanyak 3072 peserta, Talawi sebanyak 2636 peserta, Datuk limapuluh sebanyak 2423, dan Limapuluh Pesisir sebanyak 3375 peserta.

Pada periode Mei JPS Provinsi ke Batubara sebanyak, 60769 kemudian disalurkan di bulan Mei sebanyak 36600, dan tersisa 24169 dan disalurkan untuk 6 Kecamatan pada periode Juni untuk Kecamatan Medang Deras, Lau Tador, Sei Suka, Air Putih, Limapuluh, dan Datuk Tanah Datar.

Sementara untuk 6 Kecamatan lainnya menggunakan dana dana APBD Kabupaten dengan rincian per KK 200 ribu, dengan catatatan 200 ribu tersebut menggunakan berita acara terima dari desa kemasyarakat yang uang tersebut untuk sembako, diarahkan untuk membeli 10 kilogram beras, 2 kilogra gula, 2 liter minyak goreng, dan 20 bungkus mi instans.

“Saat ini serah terima kepada 6 Camat oleh Dinas Sosial Batubara yang berlang di kantor Camat Talawi untuk 15507 kepala keluarga," kata Ishak.