Informasi diperoleh, pengutipan dilakukan oknum terkait pengadaan kenderaan roda dua tahun anggaran 2015 disejumlah OPD, yang bermasalah kelengkapan surat-suratnya. Pengutipan uang itu besarannya Rp 4 juta per sepeda motor.

Diperkirakan ada 35 unit jumlah sepeda motor yang diadakan. Pihak ketiga, sebagai pelaksana pengadaan tidak bertanggungjawab dan tidak menyelesaikan kelengkapan surat-suratnya.

Sejak pengadaan puluhan sepeda motor sebagai aset daerah Pemkab Padanglawas ini, sudah terkendala pada pencatatan aset. Sebab, tidak dilengkapi surat-surat.

Maka muncul inisiatif bidang aset mengumpulkan seluruh sepeda motor ini di Pendopo, Lapangan Merdeka Sibuhuan tahun lalu. Padahal sudah sempat dipakai pegawai-pegawai dimasing-masing OPD.

Begitu terkumpul, bidang aset yang saat itu dikepalai Sahrin Siregar menghubungi OPD hingga Kecamatan. Dengan modus ini bisa diambil/dipakai, dan siap membayar Rp 4 Juta untuk pengurusan surat.

Caranya, melalui IH, oknum pegawai aset ini meminta biaya pengurusan sebesar Rp 4 juta bagi PNS masing-masing OPD, yang siap menerima. Tanpa berita acara atau kwitansi.

Hingga puluhan sepeda motor berpindah tangan. Tidak diketahui pasti di mana keberadaannya kini.

“Siapa yang siap bayar, itu yang dikasih. Karena itu tadi, nggak ada surat-suratnya," kata salah seorang pegawai di BPKAD.

Sementara IH, saat dikonfirmasi membenarkan kutipan tersebut. Pengutipan dilakukan untuk mengurus surat-surat sepeda motor. Menurut dia, tidak ada keuntungan yang didapat dari kutipan itu.

“Jadi dari mana duitnya untuk mengurus surat-suratnya, sementara pemborongnya (penyedia) sudah lari, anggaran di aset pun tak ada,” kata IH.

Diakui IH, uang yang terkumpul dari kutipan tersebut ada padanya. IH juga tak menampik, jika uang hasil kutipan ini dipergunakan keperluan pribadi.

Sedangkan pengurusan surat-surat, tak kunjung tuntas.

Pelaksana tugas Kepala BPKAD Palas, Trianta, ketika dikonfirmasi mengatakan, belum tahu persis pokok persoalannya. Namun ia berjanji akan mengecek langsung terkait pengadaan sepeda motor kepada yang membidangi aset.

“Persisnya saya kurang tahu, memang ada pengadaan sepeda motor 2015, tapi seingat saya surat suratnya sudah beres," kata Trianta, Senin (14/7).

Trianta juga mengaku kalau pengadaan sepeda motor tahun 2015 tersebar di beberapa SKPD. Dan itu ada di tangan masing masing OPD.

“Pengguna asset kan bukan kita (BPKAD), tapi masing masing OPD, jadi fisiknya.iya, tetap ada sama SKPD lah," tambah Trianta.

(ATS/CSP)