Dalam aksi itu, ratusan buruh menuntut agar Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law dihapuskan. Karena, menurut massa, RUU tersebut sangat tidak berpihak kepada buruh.

"Kami melakukan aksi ini, karena kita melihat RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law tidak hanya mengorbankan kelas pekerja yang ada di Indonesia, tapi juga akan sangat berdampak dengan sektor lainnya. Dan Omnibus Law ini sangat bertentangan dengan UUD Indonesia," kata koordinator aksi, Martin Lubis.

Beberapa poin yang sangat berbahaya dalam RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law, yakni hilangnya perlindungan dan pemenuhan hak rakyat, hilangnya upah minimum dan penerapan upah kerja per jam, pengurangan pasangon bagi buruh yang ter PHK.

Tidak itu saja, penerapan fleksibilitas pasar kerja dengan memperluas penggunaan sistem kontrak dan outsourcing massifnya pembangunan industri ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam.

"Selain itu, Omnibus Law juga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja asing unskill untuk bekerja di alur produksi inti, hilangnya tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi rakyat, melegalkan praktek perampasan tanah rakyat, melegalkan praktek pencemaran lingkungan dan semakin massif nya praktek komersialisasi pendidikan," tambah Martin.

Martin menegaskan, sepanjang pemerintah masih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka rakyat akan bersatu dari seluruh elemen masyarakat menolak hal tersebut.

"Kami akan menentang dan menolak kebijakan pemerintah yang sangat liberal dan sangat kapitalistik," tegasnya.

Dalam aksi long march yang dilakukan para buruh mengakibatkan sepanjang Jalan Sisingamangaraja yang menuju Amplas macet, namun demonstrasi ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.

(JW/CSP)