Kebijakan tersebut dinilai mampu menggairahkan pergerakkan angkutan umum, sehingga bisa mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sekjen DPP Organda, Ateng Aryono mengatakan, langkah Pemprov DKI meniadakan SIKM akan membuka kembali animo masyarakat menggunakan transportasi umum yang menjamin protokol kesehatan di banding memanfaatkan angkutan ilegal plat hitam.

“Meskipun tidak bisa seperti pada masa normal, tetapi setidaknya akan meningkatkan niat masyarakat untuk bepergian dengan tetap menjaga prosedur kesehatan,” kata Ateng, Senin (20/7).

Menurutnya, dengan adanya pergerakan angkutan umum dari dan menuju Jakarta, masyarakat dapat memilih transportasi publik yang prosedur kesehatannya lebih baik dibandingkan angkutan ilegal.

Ateng menyoroti prosedur pengganti SIKM yakni Corona Likelihood Metric (CLM) yang belum disosialisasikan dengan jelas, sehingha banyak yang masih belum mengetahui prosedurnya dengan baik.

“Kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperluas buy the service pelayanan. Hal ini terkait ketersediaan bus dan dampak adanya penurunan pendapatan karena keterbatasan mengangkut penumpang,” sebutnya.

Sekjen MTI, Harya S. Dillon, mendukungan usulan Organda. Menurutnya, membebani pengusaha dan pekerja angkutan bertolak belakang dengan semangat gotong-royong di masa yang sulit ini.

“Sangat ironis masyarakat yang terhantam krisis justru dibebani biaya pemeriksaan kesehatan ketika anggaran untuk kesehatan baru terserap kurang dari 7 persen,”sebutnya.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi menambahkan, pihaknya fokus ke angkutan barang.Namun demikian, pihaknya sangat bergantung dengan pergerakan orang yang berhubungan dengan aktivitas keuangan.

“Peniadaan SIKM diharapkan dapat membuat pergerakan masyarakat kembali normal, tetapi setidaknya akan meningkatkan niat masyarakat untuk bepergian dengan tetap menjaga prosedur kesehatan,” ungkapnya.

(TRY/RZD)