Masyarakat itu berasal dari Desa Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Barisan Nauli, Pargambiran Kecamatan Sumbul dan Parbuluan 6 Kecamatan Parbuluan.

Massa aksi diterima Wakil Bupati Dairi, Jimmy Sihombing, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani dan Kapolres Dairi, AKBP Leonardo Simatupang.

Ketua Kelompok Tani Marhaen di Desa Parbuluan 6, Pangihutan Sijabat menjelaskan, lahan itu telah ditempati dan diusahai dalam waktu yang lama. Namun belakangan ini, muncul perusahaan yang menyatakan, bahwa lahan itu dikuasai PT Gruti.

Ironisnya, kata dia, pejabat Pemkab Dairi awalnya menyebut, perusahaan itu tidak ada. Namun belakangan, justru ikut sosialiasi.

“Mereka diberi kelonggaran untuk memakai selama 5 tahun, tetapi pada periode berikut kembali ke perusahaan. Itu akan membuat masyarakat seperti budak. Kalau itu terjadi akan kemana rakyat ini. Akan bagaimana nasib anak-anak,” tanya Pangihutan, Selasa (25/8).

Menurut dia, lahan itu adalah milik warga ditandai pengakuan pemerintah desa melalui surat. Bahkan, beberapa lahan telah disertifikatkan.

“Kami menolak hadirnya koorporasi jahat,” tegas Sijabat. Dia mendesak, Bupati Eddy Berutu dan Sabam Sibarani melakukan peninjauan kawasan hutan.

Nurdin Simbolon, seorang petani berdomisili di Desa Perjuangan, juga menolak intimidasi oknum dari TNI-Polri terhadap warga.

Menurutnya, lahan yang dimanfaatkan adalah milik mereka. Nenek mereka membuka perkampungan tersebut puluhan tahun silam. Kata dia, belakangan ini, ada oknum mengintimidasi masyarakat terkait penentangan.

Zulkifli Lumban Gaol menyebut, dampak perusahaan itu jauh lebih berat dibanding wabah Covid mengingat eksesnya menyangkut perekonomian dan masa depan keluarga. Dia mendesak pemerintah membuktikan diri untuk membela kepentingan rakyat.

Pada kesempatan itu, AKBP Leonardo, menepis tudingan intimidasi oknum aparat. Dia menggaransi, hal itu tidak terjadi.

Sabam menandaskan, siap membela kepentingan masyarakat. Diutarakan, keluhan itu sudah diterima dan merupakan perhatian.

“Saya siap membela kepentingan masyarakat,” kata Sabam.

Jimmy mengatakan, akan koordinasi dengan lembaga terkait untuk penciutan kawasan hutan mengingat kewenangan itu bukan di kabupaten. Kata Jimmy, tidak akan terjadi penggusuran.

Namun, para pejabat itu tidak bersedia membubuhkan tanda tangan ketika Sijabat meyodorkan dokumen bertuliskan dukungan dan sikap pemerintah.

“Intinya, kami mendukung. Dukungan akan ditanganani setelah Eddy datang,’ kata Sabam dan Jimmy.

Humas PT Gruti, Henry Aritonang menerangkan, memiliki izin hutan seluas 8.500 hektar. Dari luasan itu, sebagian dikuasai masyarakat. Tinggal 2000 hektar masih primer. Pihaknya ingin bermitra bukan menggusur. Disebutkan, tidak akan ada penebangan.

(SSR/CSP)