Syahrial mencantumkan sejumlah Peraturan Wali Kota yang ditetapkan, di samping pengalokasian anggaran prioritas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah.

Ia mengatakan P-APBD 2020 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp 29.5 miliar dari APBD Induk Tahun Anggaran 2020 atau sebesar 4.40 persen yakni dari Rp 672.6 miliar lebih menjadi Rp 643 miliar lebih.

"Penurunan pendapatan Rp 29.5 miliar itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan pendapatan daerah yang sah,” kata Syahrial dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Balai, Kamis (10/9).

Ia menambahkan, anggaran belanja Pemerintah Kota juga mengalami penurunan sebesar Rp 99.7 miliar, yakni dari Rp 741.8 miliar menjadi Rp 642.1 miliar.

Masih kata dia, untuk pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah pada P-APBD 2020 sebesar Rp 69.9 miliar dan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, terdiri dari penyertaan modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp 3.3 miliar.

Lima Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai di antaranya Ranperda tentang penyelenggaraan metrologi legal, Ranperda tentang pengolahan sampah, Ranperda tentang penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil.

Lalu, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Ranperda tentang perubahan atas perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah.

"Saya harap pembahasan anggaran P-APBD Tahun Anggaran 2020 dan lima Ranperda yang diajukan dapat segera dibahas bersama pihak eksekutif,” harap Syahrial.

Hadir dalam rapat itu, Ketua DPRD Kota Tanjung Balai, Tengku Eswin bersama Wakil Ketua, Surya Darma AR dan Syahrial Bakti.

(RM/CSP)