Tahun 2019 lalu Deli Serdang masuk 5 besar konsep 100 smartcity di Indonesia dan kini menjadi salah satu 'kiblat' studi banding bagi kabupaten/kota lainnya.

"Deli Serdang masuk 5 besar setelah Kota Surabaya, DKI Jakarta, Bandung dan Semarang," ungkap Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Kabupaten Deli Serdang, Haris Binar Ginting, kepada Analisadaily.com, Senin (5/10).

Kurun waktu berjalannya program 100 smartcity, peringkat Deli Serdang berada di atas Kota Medan yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai yang lebih awal menerapkan konsep smartcity.

Kemajuan inovasi Deli Serdang dalam program smartcity juga dibuktikan dengan kunjungan studi banding 63 kabupaten/kota di Indonesia untuk melihat dari dekat aplikasi yang dikembangkan daerah ini. Dan sejumlah kabupaten/kota juga sudah mengadopsi aplikasi smartcity yang dikembangkan Deli Serdang.

Sebagai bentuk kepercayaan dan pengakuan pemerintah pusat, Haris Binar Ginting yang juga Koordinator Kadis Kominfo se-Sumut, menjadi salah satu narasumber dalam program smartcity dan sudah menyampaikan persenstase di 11 kabupaten/kota.

"Saya dipercayakan menjadi salah satu narasumber dalam program ini dan sudah menyampaikan persentase saya 11 kabupaten/kota," terang Haris.

Bahkan, tambah Haris, Deli Serdang juga mendapatkan award dari pemerintah pusat dengan disekolahkannya salah seorang tenaga ahli ke Singapura untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas terkait pengelolaan smartciyt. Dan akan dilanjutkan proses belajarnya ke Inggeris bila hasil penilaian dari Singapura tersebut bagus.

Sisi Keunggulan

Penghargaan dan kepercayaan pemerintah pusat melalui Kemenkominfo kepada program smartcity Deli Serdang karena dinilai memiliki sejumlah keunggulan.

Komitmen Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, lewat RPJMD dan Renstra menjadi salah satu pertimbangan sehingga menjadi salah satu hal yang menguatkan.

Deli Serdang juga mendahului kabupaten lain dalam membuat aplikasi dan bisa diakses secara nasional bahkan dunia. Dicontohkan, sistem perizinan dikembangkan dengan nama 'Sri Deli' (Sistem Perizinan Dengan Aplikasi) yang mempersingkat proses pelayanan serta transparansi.

Hal menonjol lain dari aplikasi yang dikembangkan, Deliserdang punya beberapa program unggulan seperti, Quick Win. Fokus utamanya dicontohkan dengan program Mewujudkan Sekolah Ramah Anak Bersama Orang Tua, Masyarakat dan Sekolah (MeSRA Bertuah) dari inovasi di Dinas Pendidikan.

Program lain yang juga dikembangkan yakni, Kenang Lemu (Kenali Deliserdang Melalui Museum, Jumpa Madu (Jemput Sampah Terima Duit), Jus Melon (Izin usaha Melalui Online) juga punya Taman Buah.

"Ini inovasi unggulan Deli Serdang yang terus kita kembangkan sehingga Deliserdang punya kelayakan dan mendapat penghargaan," terang Haris.

Kendala

Ketika disinggung kendala-kendalanya, Haris mengakui, dalam upaya mengembangkan aplikasi program smartcity agar terjadi percepatan tetap mengalami kendala prinsipil. Karena smartcity merupakan kecerdasan buatan, tentu memiliki konsekuensi terhadap tuntutan biaya besar.

Untuk pengadaan infrastruktur sampai menjangkau semua desa yang ada di Deli Serdang, keterbatasan dana menjadi kendala prinsipil. Namun ini pun terus disiasati dengan kajian apakah dana desa bisa dimanfaatkan.

“Kita menargetkan tidak ada lagi desa di Deli Serdang ini yang blankspot (tidak ada sinyal). Semua ada sinyal. Kalau kecamatan, semua sudah punya. Ini yang sedang kita kaji. Boleh tidak anggaran dana dimanfaatkan,” urainya.

Haris juga menjelaskan kendala lainnya, masih minimnya sumber daya manusia (SDM). Saat ini SDM yang ada masih sekira 27 orang menyebar di dinas-dinas. Dan ke depan mereka diberdayakan untuk melatih operator di desa-desa sehingga akses secara online bisa dilakukan dari desa tanpa harus ke pusat ibukota.

Secara teknis, perkembangan konsep smartcity Deli Serdang kurun dua tahun berjalan sudah mencapai 25 persen. Secara umum data yang dimiliki Deli Serdang sudah terpenuhi dan bisa diakses melalu portal milik Pemkab.

Namun untuk mengakses data tunggal masih terus dalam penyempurnaan. Sebab Diskominfo yang menjadi wali data harus melakukan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya agar memberikan data terperinci untuk dimasukkan.

(AK/EAL)