Unjukrasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Tebingtinggi (Analisadaily/Efendi Lubis)
Analisadaily.com, Tebingtinggi - Mahasiswa bersama buruh mendesak Pemko dan DPRD Tebingtinggi agar menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap berpotensi menyengsarakan rakyat Indonesia.
"Kami mahasiswa Indonesia bersama kaum buruh minta agar Pemerintah Kota Tebingginggi dan DPRD secara kelembagaan untuk menolak UU Cipta Kerja," kata Jihan Akbar Nasution, kordinator aksi di depan Kantor DPRD Tebingtinggi, Senin (12/10).
Para pengunjuk rasa juga meminta agar Ketua DPRD Tebingtinggi dan Walikota Tebingtinggi hadir di depan gerbang Kantor DPRD Tebingtinggi untuk bersama-sama menyampaikan penolakan UU Ciptaker kepada pemerintah pusat.
Setelah dimediasi pihak kepolisian, akhirnya pengunjuk rasa diterima Walikota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan dan Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, bersama anggota dewan yang lain di ruang sidang utama.
Dalam pertemuan tersebut, Jihan meminta kepada Walikota Tebingtinggi dan Ketua DPRD Tebingtinggi agar memberikan pernyataan sikap terkait penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja.
Menyikapi permintaan massa, Walikota Tebingtinggi mengaku belum memahami isi draft UU tersebut. Dia pun mengajak mahasiswa agar membahasnya secara komprehensif.
"Sehingga kita bisa tahu bagaimana isinya," ujar Umar.
"Saya tawarkan tadi saya akan bikin surat ke Jakarta apakah DPR RI ataukah Menteri Perekonomian atau Menteri Tenaga Kerja untuk menjelaskan tentang isi daripada UU Ciptaker yang sejelas-jelasnya. Sehingga permasalahannya menjadi transparan dan apa yang kita mau itu bisa kita tahu dengan sejelasnya. Itu yang dari saya supaya kita ini berjalan tetap dengan satu tujuan," jelasnya.
Senada, Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, juga belum memahami isi UU Cipta Kerja.
"Tempat membuat suatu kesimpulan bagi kami hari ini hanya Google. Buka HP, buka laptop ada di Google," sebutnya.
"Ada pendapat Fahri Hamzah yang sedemikian juga memutar-mutar isi kepala kita, kita dengarkan juga pendapat Rizal Ramli diputarnya lagi otak kita. Kita dengarkan Refly Harun diputarnya lagi otak kita, terakhirnya mereka yang di atas sana begitu, awak yang di bawah inipun minta ampun memikirkannya," ungkap Basyaruddin.
Namun Basyaruddin menyarankan agar masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
"Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, buat suatu konsep yang matang, pandangan kita terhadap rancangan undang-undang ini. Kalau saya dari Golkar, bagi saya akan saya antarkan sebagai aspirasi warga masyarakat Tebingtinggi ke Golkar di DPR RI," tukasnya.
(FEL/EAL)
