Di dalam Gedung DPRD Asahan sedang berlangsung rapat yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh Forkopimda Asahan.

Sementara di luar gedung koordinator aksi, Yogi Rahman Ginting, berteriak agar Bupati Asahan menemui mereka dan berbicara terkait kebijakannya yang dinilai telah menyakiti hati masyarakat saat pandemi Covid-19.

"Saat ini masyarakat masih dalam kondisi terjepit, sulitnya ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, namun tidak adanya langkah kongkrit dari Bupati Asahan dalam menyikapi hal tersebut," tegas Yogi.

Kami, lanjut Yogi, sebagai mahasiswa yang mempunyai peran penting sebagai agent of change dan social of control menilai Bupati Asahan ugal-ugalan dalam mengelola anggaran hingga terdapat dalam draf APBD tahun 2022 biaya renovasi rumah dinas sebesar Rp 2,2 miliar.

"Kami datang ke Kantor DPRD Asahan untuk berjumpa dengan Bupati sekaligus kami juga membawa uang koin pecahan untuk membantu biaya anggaran renovasi rumah dinas," ujarnya.

Adapun tuntutan mereka yakni meminta Bupati dan DPRD Asahan membatalkan anggaran renovasi rumah dinas senilai Rp 2,2 milar, meminta Bupati dan DPRD Asahan meninjau ulang anggaran rapat koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan biaya Rp 4,6 miliar dan meminta anggaran tersebut untuk dialihkan kepada program yang bersifat kebutuhan masyarakat serta menuntut DPRD untuk melaksanakan pengawasan dengan benar, jelas dan nyata dalam penggunaan anggaran.

Setelah beberapa jam berorasi hingga menimbulkan kemacetan lalu lintas yang cukup panjang, namun usaha massa tetap tidak berhasil menjumpai Bupati maupun perwakilan DPRD Asahan.

(ARI/EAL)