Siswa MTsN 2 Kisaran Keracunan MBG, Wakil Ketua DPRD Asahan Minta Evaluasi Total

Siswa MTsN 2 Kisaran Keracunan MBG, Wakil Ketua DPRD Asahan Minta Evaluasi Total
Wakil Ketua DPRD Asahan, Rosmansyah. (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Kisaran - Kasus keracunan makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MTs Negeri 2 Kisaran mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Asahan. Wakil Ketua DPRD Asahan, Rosmansyah, STP, menyayangkan kejadian tersebut dan meminta Satgas MBG melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak terulang.

"Kita tentu menyayangkan kejadian ini. Harusnya terkait pangan untuk anak-anak tidak main-main, harus dengan standar tinggi, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ujar Rosmansyah, Rabu (16/9/2026).

Rosmansyah mengatakan kasus keracunan MBG yang terjadi berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia meminta Satgas MBG Asahan bersama Dinas Kesehatan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, Puskesmas dan pihak terkait menelusuri seluruh rantai penanganan makanan.

Mulai dari kualitas bahan baku, sumber air, penyimpanan, kebersihan dapur dan peralatan, hingga proses memasak, pemorsian, serta mekanisme distribusi ke sekolah. "Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah. Yang terpenting adalah mengetahui titik yang perlu diperbaiki. Dari bahan masuk ke dapur sampai makanan diterima anak harus ada standar dan pengawasan yang jelas," katanya.

Ia juga mendorong evaluasi preventif terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Asahan dan memastikan pengelola memenuhi ketentuan higiene, sanitasi, dan tata cara penanganan pangan sesuai regulasi.

Terkait korban, Rosmansyah meminta RSUD HAMS Kisaran dan fasilitas kesehatan memberikan penanganan maksimal kepada siswa yang terdampak. "Keselamatan dan pemulihan anak-anak harus menjadi prioritas. Saya berharap seluruh siswa yang terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya sampai kondisinya benar-benar pulih," tegasnya.

Rosmansyah juga meminta pemeriksaan sampel makanan, bahan baku, dan air dilakukan secara objektif untuk mengetahui penyebab pasti keracunan, bukan berdasarkan dugaan. "Kita ingin program ini jangan menjadi momok yang menakutkan bagi anak kita. Karenanya, Satgas dan pemerintah daerah harus serius menanganinya," pungkasnya.


(ARI/DEL)

Baca Juga

Rekomendasi