Para Perwakilan Konsorsium delapan organisasi perempuan Mitra MAMPU dari seluruh Pulau Sumatra, berfoto bersama usai acara Pertemuan Besar Perwakilan Forum PERMAMPU belum lama ini. (Dok. PERMAMPU)
Analisadaily.com, Medan - Peningkatan jumlah penduduk miskin sebagaimana diumumkan pemerintah lewat Biro Pusat Statistik (BPS), telah menjadi tantangan serius bagi kaum perempuan miskin di pedesaan. Perempuan miskin di desa dihadapkan pada minimnya akses terhadap sumber daya dan layanan publik, termasuk posisi mereka di masyarakat adat.
Kontribusi perempuan petani terhadap ketersediaan pangan yang tinggi, kurang mendapat perhatian pemerintah. Bahkan perhatian pemerintah bisa dikata kurang terlihat. Hal itu terlihat ketika harga produksi pertanian pangan jatuh dan telah memukul kehidupan petani perempuan.
"Hal ini sangat terasa bagi perempuan pedesaan di 214 desa yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah dampingan Konsorsium PERMAMPU," demikian dikatakan Koordinator Konsorsium Perhimpunan Perempuan Dumatera Utara (PERMAMPU) dalam siaran persnya, Sabtu (14/10). Jumlah perempuan yang didanpungi Konsorsium PERMAMPU total ada 23.610 anggota. mayoritas mereka perempuan desa, miskin dan bergerak di bidang pertanian; baik sebagai buruh tani, petani gurem, maupun perempuan usaha kecil dan mikro di bidang agri bisnis.
Sebagaimana diketahui, Maret lalu Biro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 26,42 juta orang. Selain soal angka kemiskinan yang melonjak seiring pandemi Covid-29, perekonomian Indonesia pada kuartal II-2020 juga anjlok hingga minus 5,32%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 bisa minus hingga 3%.
"Per Oktober pun, resesi ekonomi juga telah terjadi. Ini berarti jumlah orang miskin pasti meningkat, sayang data terpilah menurut jenis kelamin masih sulit diperoleh," ujar Dina Lumbantobing.
Situasi resesi ekonomi ini tak hanya makin memukul kehidupan perempuan miskin pedesaan, tapi juga menmbah derita mereka. Soalnya perempuan miskin di pedesaan juga masih harus menanggung beban peran reproduksi. Itu tersebab mereka bekerja dari rumah dan mengurus anak-anak yang sekolah dari rumah sejak pandemi Covid-19.
Selain tantangan pemiskinan dan beban reproduksi, perempuan miskin di pedesaan menurut Konsorsium PERMAMPUjuga rawan menghadapi kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Merujuk survey terbaru tentang Perempuan 2020, disebutkan ada sekitar 88% perempuan dari 2.285 mengalami kekerasan selama pandemi Covid-19.
"Berdasarkan pengalaman Konsorsium PERMAMPU, perempuan korban sulit mengadu karena keterbatasan mobilitas dan kebebasan untuk mengadu," tambah Dina Lumbantobing. Semua kelindan masalah itu membuat Konsorsium PERMAMPU khawatir makin banyak membuat perempuan muda miskin pedesaan terjebak perkawinan anak dan perkawinan usia dini.
Karena itu dalam pertemuan besar perwakilan Forum Perempuan Muda dampingan PERMAMPU yang memiliki anggotaa berjumlah 20.933 orang dan tersebar di 30 Kabupaten/kota di Sumatera, sekaligus dalam rangka peringatan tiga hari intnasional, yakni Peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan (15 Oktober), Hari Pangan Sedunia (16 Oktober), dan Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan (17 Oktober), Konsorsium PERMAMPU menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
- Pemerintah harus memastikan agar layanan kesehatan di Puskesmas (akses ke kontrasepsi, immunisasi, akses ke pemeriksaan kehamilan, penanganan gizi/stunting), dan pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terus berjalan dan mudah diakses dengan berbagai strategi sesuai protokol kesehatan.Secara khusus agar memperluas upaya pemberian layanan dan pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang komprehensif, sebagaimana telah dirintis oleh Konsorsium PERMAMPU di 31 PUSKESMAS di 27 Kabupaten yang tersebar di 5 propinsi melalui OSS&L atau Pusat Layanan & Pendidikan KSR.
- Mengaktifkan HOTLINE untuk pengaduan, dan merespons cepat soal-soal HKSR dan Kekekerasan Terhadap Perempuan, khususnya KDRT & Kekerasan seksual; dan agar perkawinan di usia anak dan usia dini terus dicegah.
- Pemerintah mengoptimalkan pengelolaan dana refocusing Covid19 di tingkat desa, Kabupaten dan Provinsi yang dapat adaptif dengan kondisi di masa pandemi serta membangun resiliensi/ketangguhan perempuan pedesaan, petani perempuan, perempuan miskin dan perempuan muda. Termasuk menyediakan data terpilah dan sistem jaminan sosial yang inklusif dan menguatkan.
- Pemerintah memastikan harga jual produk pertanian di tingkat petani dengan harga yang memadai sehingga meringankan beban petani untuk memproduksi pangan kembali dan kebutuhan hidup keluarga.
- Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan optimalisasi pencapaian daerah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SGDS yang sangat terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan meliputi:
- Tujuan 1, Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun,
- Tujuan 2, Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.
- Tujuan 3, Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
- Tujuan 4, Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua,
- Tujuan 5, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
Konsorsium PERMAMPU sendiri menurut Dina Lumbantobing selama ini telah melakukan berbagai upaya pengembangan kewirausahaan dan usaha khusus untuk perempuan muda dan upaya peningkatan akses ke pendidikan kritis dan layanan kesehatan seksual & reproduksi (KSR). Mereka juga melakuksn aksi kolektif advokasi kebijakan untuk mencegah perkawinan Anak telah dilakukan oleh Konsorsium PERMAMPU bersama jaringannya di 8 propinsi di pulau Sumatera. Konsorsium PERMAMPU terdiri dari 8 LSM Perempuan, yskni: PESADA Sumut, Flower Aceh, PPSW - Sumatera/Riau, LP2M - Sumbar, APM - Jambi, Cahaya Perempuan WCC - Bengkulu, WCC Palembang - Sumsel dan DAMAR – Lampung. (Ja).
(JA)
