Ketua Pengurus NU Kabupaten Paluta, Bahrul Ulum Harahap (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Gunungtua - Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal alokasi pos pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 404 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur mendapat sorotan dan kritikan pedas dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Bahrul Ulum Harahap.
Kritikan tersebut disampaikan setelah adanya kebijakan Pemkab Paluta yang akan melakukan peminjaman kepada perusahaan BUMN yang berperan sebagai kreditur untuk pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan jalur 2 di sejumlah wilayah di Paluta.
"Kami sangat mendukung pembangunan di Paluta, namun harus dilakukan secara bertahap, tapi tidak melalui proses pinjam (utang), apalagi saat ini rencana pemanfaatan pinjaman dana PEN bukan untuk memulihkan perekonomian sebagai dampak dari pandemi Covid-19 di Kabupaten Paluta," kata Ketua Pengurus NU Kabupaten Paluta, Bahrul Ulum Harahap, Kamis (26/11).
Bahrul menyebut, pemanfaatan dana PEN agar benar-benar sesuai dengan tujuan programnya, yakni memulihkan perekonomian nasional sebagi akibat dari pandemi Covid-19. Artinya perlu dipikirkan bersama agar masyarakat dapat merasakan, kendatipun tidak diberikan secara langsung. Tetapi dapat membangkitkan lagi roda perekonomian masyarakat.
Anggaran PEN nantinya di daerah Paluta bukanlah termasuk skala prioritas, apalagi di bidang pembangunan infrastruktur, dikhawatirkan akan menjadi polemik dan permasalahan di kemudian hari.
"Semoga anggota DPRD hari ini mampu menyampaikan kepada publik apakah itu sudah sesuai prosedur yang benar, dan harapannya bupati juga menyampaikan kepada publik terkait dengan prosedur itu, apakah juga sudah benar dalam rangka mendapatkan utang, apakah ada keberpihakan kepada rakyat," tegasnya.
Menurutnya, alokasi dana pinjaman yang harus dibayarkan Pemkab Paluta selama rentang waktu 8 tahun ke depan, ternyata sudah melenceng dari pesan suci pemulihan ekonomi sebenarnya. Dan
kebijakan tersebut terindikasi korupsi berjamaah dengan bentuk pencucian uang.
Bahrul juga berharap DPRD Paluta menolak dan tidak menyetujui dana pinjaman tersebut, dan diharapkan kepada masyarakat Paluta, khususnya warga NU dan Banomnya untuk mengawal pembahasan APBD Paluta, karena pembahasan ini digelar secara terbuka.
Saat ini DPRD Paluta bersama PEMKAB sedang melakukan pembahasan tentang pembiayaan ini, dan paripurnanya direncanakan akhir pekan depan.
(ONG/RZD)
