Kepala Seksi Intelijen Kejari Palas Hasudungan Parlindungan Sidauruk mengatakan, sampai saat ini Kejari Palas masih tahap melakukan verifikasi masalah.

"Masih tahap verifikasi, kita lihat dulu item item yang dituduhkan, kita cocok kan dulu mata anggarannya, apakah ada unsur pidanya," kata Parlindungan, Selasa (1/12).

Sebelumnya, Minggu lalu mahasiswa telah melakukan aksi ke kantor Kejari Palas. Mahasiswa mendesak Kejari segera memeriksa Kaban Bappeda tetkait dugaan korupsi di badan yang dipimpin Yenni Nurlina Siregar itu.

Di antara tuntutan mahasiswa saat itu adalah, anggaran penyusunan rencana induk pembangunan sumber daya air di Siraisan tahun 2016, penyusunan rencana induk Bandara Padang Lawas 2016, sosialisasi Peraturan Daerah tahun 2019 tentang RT RW tahun 2018-2038, yang diduga pelaksanaannya ada unsur korupsi.

Kemudian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Padang Lawas 2019-2024, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Padang Lawas 2021.

(ATS/CSP)