Demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat jumpa pers akhir tahun - kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2020 dan outlook 2021 secara virtual di Lobby Karsa, Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (23/12).

Budi Karya Sumadi memaparkan, pada tahun 2020 sejumlah proyek infrastruktur transportasi telah berhasil diselesaikan dan serapan anggaran tahun ini mencapai 95 persen.

"Ini artinya di tengah pandemi, kami memastikan pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan dengan baik," kata Budi Karya.

Budi mengungkapkan, sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yang telah selesai dikerjakan diantaranya: Pelabuhan Patimban (tahap 1 Fase 1), pembangunan Runway 3 dan East Cross Taxiway Bandara Soetta, reaktivasi jalur KA Cianjur-Ciranjang-Cipatat; Jalur Ganda KA Lintas Selatan Cirebon-Mojokerto; Pelabuhan patimban (Tahap 1 Fase 1), Bandara Internasional Kulonprogo, Dermaga dan Terminal Penumpang Pelabuhan Gili Mas-Lombok dan Kapal-Kapal Perintis.

Pada tahun 2020 sejumlah pembangunan yang masih berjalan diantaranya; Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah; Terminal Tipe A Amplas Medan, Pelabuhan Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan Bali.

Kemudian LRT Jabodebek, 7 Bandara di 3TP (Buntukunik, Muara Teweh, Bintan, Kep. Siau, Alor, Sintang, Halmahera Utara), , Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Jalur Dwi Ganda KA (DDT) Manggarai-Cikarang, KA Cepat Jakarta-Bandung, Bandara Ngloram, Cepu-Jateng, Bandara Lagaligo, Bua, Kab. Luwu-Sulawesi Selatan, Bandara Dewandaru, Karimun Jawa, dan lain-lain.

"Kemenhub tetap memfasilitasi angkutan subsidi perintis di semua moda dan turut mendukung 10 kawasan destinasi pariwisata yang memiliki andil dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," tegas Budi.

Budi Karya menambahkan sejak dihadapkan pada masa pandemi Covid-19 awal tahun 2020, pihaknya sebagai regulator bidang transportasi terus berupaya extraordinary dalam memberikan layanan transportasi dan memperhatikan aspek kesehatan.

Dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenhub telah melakukan beberapa upaya seperti penerbitan regulasi pengendalian transportasi, sehingga pelayanan transportasi dapat tetap berjalan walaupun di tengah pandemi.

Kemenhub juga melakukan realokasi anggaran untuk pengadaan APD dan alat pencegah Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 218,25 miliar dan tahun 2021 Rp 334,77 miliar.

Untuk mendukung sektor pariwisata Kemenhub memberikan subsidi pariwisata berupa dukungan anggaran untuk 5 Daerah Pariwisata Super Prioritas sebesar Rp 2,69 triliun tahun 2020 dan Rp 1,31 Triliun pada tahun 2021. Anggaran untuk 10 KSPN dengan total sebesar Rp 2,99 triliun untuk tahun 2020, Rp 1,7 triliun untuk TA. 2021.

Kemenhub mengalokasikan subsidi biaya Kalibrasi Penerbangan, Biaya Subsidi PJP2U serta Subsidi Rute Pelayanan Angkutan Umum untuk KSPN sebesar Rp 443 miliar tahun 2020 dan Rp 1,48 triliun tahun 2021.

"Selain itu, telah dilaksanakan program padat karya yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan menyerap sebanyak lebih dari 23 ribu lebih tenaga kerja," ujar Budi

Selama tahun 2020 Kemenhub telah mendapatkan sejumlah penghargaan dari beberapa lembaga dan memberikan penghargaan.

"Alhamdulillah Kemenhub telah meraih sejumlah penghargaan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan tahun 2019; Mempertahankan Predikat Badan Publik yang Informatif tahun 2020 yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KIP); Meraih Penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk Kategori Kemitraan Utama; 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi; dan Menhub raih Penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kemenpan-RB. Kemenhub juga memberikan penghargaan kepada kru penerbangan Misi Kemanusiaan ke Wuhan," ujar Budi

Outlook 2021

Pada tahun 2021, Kemenhub ditetapkan untuk mengelola pagu anggaran sebesar Rp 45,66 triliun. Arah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Alokasi terbesar menurut jenis belanja adalah belanja Modal Infrastruktur yaitu 23,66 T (51,83%). Sedangkan alokasi menurut sumber pendanaan berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp 5,66 Triliun; PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) sebesar Rp 801,11 Miliar; dan KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) tahun 2021 sebesar Rp 246,74 Miliar untuk Pembangunan dan Pengoperasian KA Makassar-Parepare.

(TRY/EAL)