“Dalam kondisi sulit ini, Pemko Medan bukannya membantu malah menjerumuskan media cetak ke jurang yang lebih dalam,” ujar Farianda.

Di samping itu, Hermansjah mengharapkan agar Pemko Medan mengevaluasi kembali langkah penghentian langganan koran itu sebagai upaya membantu perusahaan media cetak yang saat ini lagi diambang kebangkrutan akibat tiras berkurang.

Kata dia, iklan juga sudah sangat jauh dari harapan serta minat baca masyarakat terhadap media cetak yang seharusnya kembali digelorakan.

Mulai dari pejabat, anak-anak sekolah mulai SD, SMP hingga sekolah lanjut tingkat atas (SLTA) dan sejenisnya.

“Bukan malah menghentikannya sama sekali,” kata Hermansjah.

PWI Sumut dan SPS Sumut sebelumnya menggagas kerja sama dengan Pemprovsu dimotori Edy Rahmayadi yang tergugah membangkitkan kembali semangat para pemilik media.

Berjuang lagi bersama-sama dengan perusahaan media cetak untuk tetap beroperasi dan berjuang tetap hidup.

Sebagaimana diketahui, media cetak saat ini mengalami masa yang sangat sulit. Persaingan yang terjadi bukan hanya pada media cetak tapi juga dengan media online. Makin terpuruk lagi ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 ini.

Sesuai informasi yang disampaikan Humas Pemko Medan, belum ada yang bertanggungjawab untuk membayar langganan koran di Pemko Medan.

Seharusnya Pemko memiliki masa empati kepada media cetak. Jangan berasalan tidak ada yang bertanggungjawab dalam pembayaran koran. Pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terhenti dengan alasan apapun.

“Pemko Medan semestinya mencontoh tindakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sangat membantu dan memberikan solusi agar media cetak tetap eksis dan terbit. Karena media cetak juga ikut andil dalam memerdekakan Republik Indonesia ini,” kata Farianda.

“Saya mengimbau Pemko Medan kembali berlangganan koran, dan kalau bisa menambah oplah pemesanan korannya, selain membantu media cetak, juga merupakan salah satu sarana penyebaran informasi kepada publik,” tutupnya.

(HERS/CSP)