Namun rencana itu dianggap belum tepat karena justeru malah mengesampingkan Ketum KNPI yang sah hasil Kongres XV Desember 2018 di Bogor, yakni Haris Pertama.

Ada sejumlah masukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM agar teliti dan tidak gegaba mengambil keputusan. Salahsatu masukan yang sedang disorot yakni dari Ketua DPD KNPI Sumut, Samsir Pohan, kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly.

Bahkan, Samsir Pohan yang juga Ketum Badko HMI Sumut 2008 itu menyampaikan masukannya dalam bentuk surat terbuka lewat akun pribadi media sosialnya. Berikut isi lengkap surat terbuka Samsir Pohan kepada Yasonna Laoly:

Yth. Menteri Hukum dan HAM RI, kakanda Yasonna H. Laoly

Sebagai mantan aktivis, bolehlah kami panggil dengan panggilan kakanda atau abang. Sebagai mantan aktivis dan alumni KNPI, abang tentu memahami semangat pendirian KNPI. 47 tahun lalu komite pemuda itu didirikan dengan semangat kesatuan dan persatuan pemuda. Pengejawantahan atas semangat itu, lahirlah Sumpah Pemuda.

Satu hal lagi, bahwa KNPI ini didirikan oleh pemuda-pemuda Indonesia yang sebagian besar berasal dari Sumatera Utara "tano hatubuan" kita. Ada Bang Midian Sirait, Bang Akbar Tanjung, Bang David Napitupulu, Bang Cosmas Batubara, juga Bang Abdul Gafur. Sebagian dari mereka kini telah mangkat. Kami berharap, kita jaga sama-sama KNPI kita ini, Bang.

Kami tidak ikhlas abang ditarik-tarik dalam konflik ini dan dipersalahkan. Karena faktanya, Haris Pertama ketua umum yang sah. Beliau juga adik abang, beliau aset kebanggan pemuda Indonesia. Sama dengan abang, aset bangsa yang diharapkan mampu menegakkan keadilan. Kami memahami, semangat abang untuk mempersatukan KNPI adalah niat luhur. Namun, pemempuhan jalan penyatuan ini kami harap dengan cara yang konstitusional dan tidak menimbulkan persoalan dan perpecahan baru.

Terima kasih, Bang. Sehat dan sukses selalu.

Horas!

Mejuah-juah!

Njuah-njuah!

Ahooi!

Yaahowu!

Salam hormat,

Samsir Pohan

Ketua DPD KNPI Sumatera Utara

#EnergyOfHarmony

(RZD)