Menko melihat sumber daya alam lokal di Kepulauan Nias mencukupi untuk kebutuhan gizi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat berdialog dengan masyarakat di Balai Desa Togide'u, Kecamatan Sitombu, Nias Barat, Rabu (17/3).

Sebelum Nias Barat, Menko PMK juga mengadakan dialog dengan petugas kesehatan, bidan, dan masyarakat di Kantor Walikota Gunungsitoli.

"Nias ini subur, pepaya bisa dimakan. Ikan juga tidak kekurangan. Ikannya paling segar. Ikan ada asam folat alami yang bisa merangsang otak," kata Menko, dalam keterangan remi diperoleh, Kamis (18/3).

Menko juga menyarankan ada gerakan makan ikan di Kepulauan Nias. Ia mencontohkan Presiden Habibie sejak kecil suka makan ikan.

"Kalau bisa ini bikin gerakan makan ikan sebanyak-banyaknya, pak Habibie itu orangnya kecil tapi pintar, ternyata waktu kecilnya suka makan ikan," ujar Menko.

Menko mengatakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya menjaga gizi anak sangat perlu. Selain itu koordinasi antar lembaga terkait perlu ditingkatkan.

"Pokoknya sosialisasi kerja sama dan kemudian penanganannya per kasus tidak boleh berdasarkan angka tapi harus by name by adress siapa dia yang stunting dan dia harus betul betul ditelusuri dan ditangani secara berkelanjutan sampai tuntas," sebut Menko.

Indonesia menargetkan tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Maka anak anak perlu disiapkan untuk masa depan. Selain itu, pencegahan stunting juga perlu dilakukan sejak dini, bahkan bisa dilakukan sejak remaja putri. Suami juga mesti berperan dalam pencegahan stunting.

"Kalau sampai anak itu stunting, bukan hanya tinggi dan berat yang kurang. Kemampuan otak juga kurang," ucap Menko.

Senada dengan menteri, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina mengatakan, pencegahan merupakan langkah penting yang sudah dilakukan Pemprov Sumut. Salah satu upayanya adalah dengan sosialisasi ataupun edukasi mengenai pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak.

"Pemprov Sumut terus berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai stunting kepada masyarakat bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain menanggulangi, pencegahan perlu dilakukan," jelasnya.

(RZD)