Dilansir dari Antara, Selasa (23/3), menurut Sri Mulyani, realisasi Rp 282,7 triliun tersebut merupakan 10,3 persen dari target APBN yaitu Rp 2.750 triliun.

“Memang sedikit lebih rendah dari sisi pertumbuhannya 2,8 persen (tahun lalu) tapi dari sisi level lebih tinggi karena tahun lalu Februari kita membelanjakan Rp 279,4 tahun ini Rp 282,7 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring.

Realisasi belanja Rp 282,7 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 179,7 triliun atau 9,2 persen dari target sebesar Rp 1.954,5 triliun dengan rincian belanja K/L Rp97 triliun dan belanja non K/L Rp 82,7 triliun.

Belanja K/L itu mencapai 9,4 persen dari target sebesar Rp 1.032 triliun, sedangkan realisasi belanja non K/L merupakan 9 persen dari target yaitu Rp 922,6 triliun.

Untuk belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp 29,2 triliun atau 10,9 persen dari target Rp 268 triliun namun terkontraksi 0,8 persen (yoy) dibandingkan Februari tahun lalu Rp 29,4 triliun.

Kemudian belanja barang Rp 18,2 triliun atau 5 persen dari target Rp 360,8 triliun dan mampu tumbuh 13,5 persen (yoy) dari Februari tahun lalu Rp 16 triliun karena didukung pelaksanaan vaksinasi.

Belanja modal terealisasi Rp 22,8 triliun atau tumbuh 253 persen dibandingkan Februari tahun lalu Rp 6,5 triliun serta 9,3 persen dari target Rp 246,8 triliun yang digunakan untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas.

Untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp 26,8 triliun atau terkontraksi 16 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 31,9 triliun namun telah mencapai 17,1 persen dari target Rp 156,4 triliun.

Belanja bansos terkontraksi karena penyaluran PBI JKN lebih rendah seiring membaiknya arus kas BPJS Kesehatan sehingga tidak dilakukan dimuka seperti pada Februari 2020.

Tak hanya itu, belanja bansos juga terkontraksi karena pencairan program KIP Kuliah di Kemendikbud terkendala proses verifikasi dan validasi mahasiswa yang terus diupayakan agar tepat sasaran.

Penyaluran PKH turut lebih rendah karena adanya perubahan komponen bantuan dalam keluarga.

Sementara untuk belanja non K/L terealisasi Rp 82,7 triliun atau meningkat 6,1 persen dibanding periode sama tahun lalu yang Rp 77,9 triliun dan 9 persen dari target Rp 922,6 triliun.

Selanjutnya, belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp 103 triliun atau 13 persen dari target Rp 795,5 triliun.

Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp 99,2 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 3,8 triliun.

(RZD)