Benny menyebut, semula tanah itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari sebidang tanah milik Yayasan Amal dan Sosial Al-Jamiatul Wasliyah.

"Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara No SK 1/H.P/I/1962 tanggal 25 Agustus 1962 dengan luas seluruhnya lebih kurang 97.000 M2," kata Benny, Selasa (23/3).

Benny menuturkan, kemudian oleh Yayasan Amal dan Sosial Al-Jamiatul Wasliyah melepaskan dengan ganti rugi terhadap sebagian tanah tersebut seluas 5 hektare kepada Hassan Chandra (Ayah William Chandra) pada tahun 1963.

"Kemudian tanah tersebut dipagari dengan kawat duri sekelilingnya dan ditempatkan seorang penjaga tanah bernama Buyung Nawi," ucapnya.

Menurut Benny, pada 1966 keadaan tentram itu dikacaukan oleh beberapa oknum TNI.

"Tanah tersebut diserobot, pagar kawat duri dirusak kemudian para penyerobot mendirikan bangun-bangunannya di atas tanah milik hak William Chandra, ada diantara para penyerobot tersebut menyerahkkan lagi kepada pihak lain dengan menerima uang ganti rugi, salah satu diantaranya adalah Overte MPS yang diperolehnya dari ganti rugi dari penggarap SI. Kemudian setelah pihak ketiga yang memberi ganti rugi kepada SI meninggal dunia tanah tersebut diwariskan kepada ahli warisnya yaitu CS dan kawan-kawan," terangnya.

Kemudian, lanjut Benny, William Chandra mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi medan Nomor: 49/Pdt/2013/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 666 K/Pdt/2014 tanggal 19 Agsutus 2014.

"Bahwa sertifikat MCS telah dibatalkan atau dicabut berdasarkan Putusan PTUN No.71/G/2012/PTUN-Mdn jo Putusan PTTUN Nomor: 61/B/2013/PT.TUN-Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.397 K/TUN/2013 jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI No.131 PK/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 jo. Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: No.71/G/2012/PTUN-Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap, mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku tergugat mencabut Sertipikat MCS," ujar Benny.

"Bahwa setelah perkara 149/Pdt.G/2012/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 49/Pdt/2013/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 666 K/Pdt/2014 tanggal 19 Agsutus 2014 telah inkracht, oleh CS mengajukan PK, oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan PK No. 319 PK/PDT/2019 menyatakan menolak permohonan PK dari MCS dan kawan-kawan" tegasnya.

Benny menjelaskan, setelah perkara di Pengadilan Negeri Medan maupun di PTUN inkaracht, William Chandra mengajukan permohonan eksekusi pengosongan dan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 19/Eks/2018/149/Pdt.g/2012/PN.Mdn tanggal 5 Juli 2018, oleh Pengadilan Negeri Medan melaksanakan Eksekusi Pengosongan pada Senin 22 Maret 2021.

"Namun oleh pihak CS dan adik kandungnya seorang aparat PS dengan menggunakan jabatannya sebagai pimpinan disalah satu kesatuan untuk kepentingan pribadinya melibatkan aparat TNI menghalangi eksekusi di lapangan berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/248/VIII/2020 yang diterbitkan oleh JH Ginting tanggal 8 Agustus 2020," jelasnya.

"Bahwa melihat bakal dilaksanakan eksekusi pengosongan, oleh CS dan kawan-kawan untuk menghalangi eksekusi pengosongan tersebut dengan segala upaya licik mengajukan perkara-perkara baru yaitu perkara Nomor: 603/Pdt/Plw/2019/PN.Mdn jo.258/Pdt/2020/PT.Mdn, namun perkara tersebut MCS dan kawan-kawan ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan," sambung Benny.

Benny menambahkan bahwa sesungguhnya berdasarkan undang-undang perkara baru maupun perkara perlawanan tidak dapat menghalangi eksekusi pengosongan.

(JW/EAL)